PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Ilham Muhammad Yasir mengatakan,  pembiayaan anggaran hibah kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 jauh lebih hemat dan efisien. Hal itu karena KPU mendorong skema pembiayaan bersama (budget sharing) antara Pemprov Riau dan Pemkab/kota.

“Inikan helat tahapan yang dilangsungkan bersamaan. Jadi, ada banyak tahapan yang bersinggungan, dan pembiayaannya akan lebih hemat dan efisien. Tinggal disepakati, dari sekian kegiatan tahapan mana saja yang dibiayai Pemprov Riau, dan mana yang dibiayai oleh kabupaten/kota masing-masing,” kata Ilham, Ahad (22/1/2023).

Kata Ilham, besaran angka yang diajukan sebesar Rp458 miliar, sebagai skema pertama, jika beban pembiayaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sepenuhnya dibiayai oleh Pemprov Riau. Jika dengan budget sharing skemanya ada yang skema kedua, sebesar Rp387 miliar, skema ketiga sebesar Rp278 miliar, skema keempat sebesar Rp169 miliar, dan skema kelima sebesar Rp154 miliar.

Begitu sebaliknya, jika masing-masing 12 kabupaten/kota membiayai sepenuhnya pemilihan bupati, wakil bupati dan walikota, wakil walikota-nya didapatkan angka pengajuan anggaran yang maksimal.

KPU Pekanbaru mengajukan Rp62,3 miliar, KPU Kampar mengajukan Rp60 miliar, KPU Rohul mengajukan Rp47,6 miliar, KPU Rohil mengajukan Rp51,8 miliar, KPU Inhu mengajukan Rp50 milyar, KPU Inhil mengajukan Rp59,9 miliar, KPU Dumai mengajukan Rp33,5 miliar, KPU Kuansing mengajukan Rp49,9 miliar, KPU Pelalawan mengajukan Rp49,7 miliar, KPU Siak mengajukan Rp48 miliar, KPU Bengkalis mengajukan Rp60,4 miliar, dan KPU Kepulauan Meranti mengajukan Rp35,3 miliar. Sedangkan KPU Provinsi Riau mengajukan Rp458 miliar. Total semua sebesar Rp609 miliar.

“Angka-angka di kabupaten/kota ini sebaliknya akan sama-sama menurun seperti yang diajukan KPU Provinsi kepada Pemprov Riau,” jelasnya.

Terutama lanjut Ilham, jika pilihannya skema pertama di provinsi, maka kegiatan tahapan yang bersinggungan di kabupaten/kota akan dibiayai sepenuhnya oleh provinsi. Begitu sebaliknya, jika pilihannya skema kelima, maka kegiatan yang bersinggungan di kabupaten/kota, pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada kabupaten/kota.

"Budget sharingnya akan ketemu jika menggunakan skema kedua, ketiga dan keempat. Dan skema kedua atau ketiga lebih berkeadilan bagi kabupaten/kota dan pemprov. Sedangkan skema keempat dan kelima kurang berpihak kepada kabupaten/kota,” kata dia.

Namun kata Ilham, karena hibah Pilkada ini bersumber dari anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Yang berwenang memutuskan adalah gubernur dan bupati/walikota secara bersama-sama. KPU sudah memberikan bentuk skema dan rancangan anggarannya secara terperinci.

Ilham juga ingin menyakinkan semua pihak, bahwa helat Pilkada serentak tahun 2024 inilah titik temunya. Apa yang selama ini diidamkan semua kalangan sebagai pilkada yang efektif, efisien akan dapat diwujudkan. Tentunya, hasil dari Pilkada tersebut akan menciptakan pemerintahan di daerah secara serentak, setelah didahului dengan terbentuknya pemerintahan di tingkat nasional melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Efektif dari sisi hasil, dan efisien dari sisi anggaran,” tegas Ilham.

Menurut Ilham, sebenarnya KPU Provinsi Riau dan KPU kabupaten/kota sudah mulai menyusun anggaran hibah Pilkada serentak tahun 2024 sejak awal tahun 2022 lalu. Karena di awal 2022 lalu, dimintai oleh KPU Pusat untuk segera mengajukan ke pemda masing-masing mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah padat di akhir tahun 2022 lalu, dan 2023 ini.

“Sejak 7 Mei 2022 kami sudah mengajukan ke Pemprov. Bulan November 2022  baru direspon, dan akhirnya pekan kedua Januari 2023 kemarin kami diundang resmi bersama KPU kabupaten/kota oleh Pemprov,” ungkap Ilham.