PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi V DPRD Riau yang membidangi pendidikan menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan dan Komite SMAN Plus awal pekan lalu. Rapat tersebut membahas tidak lolosnya 21 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Riau oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Karmila Sari mengungkapkan, persoalan tidak lolosnya puluhan SMA/SMK se-Riau dalam penilaian BAN, murni kelalaian sekolah. Dari hasil rapat, BAN SM telah memberikan waktu selama 6 bulan untuk persiapan melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sipena).

"Untuk permasalahan ini sebanyak 21 sekolah termasuk SMAN Plus, mereka diberi kesempatan untuk reakreditasi. Jadi reakreditasi ini dibuka di 5 Februari dan hasilnya akan diumumkan pada Maret 2023. Kemudian setelah itu dilakukan visitasi oleh BAN SM," kata Karmila, Senin (23/1/2023).

Meski begitu, kuota untuk masuk perguruan negeri melalui jalur prestasi tetap hanya 5 persen. Karena sebelumnya SMAN Plus telah tertolak oleh sistem. Sehingga untuk kuota 40 persen baru didapat pada tahun mendatang, bila SMAN Plus lolos pada reakreditasi yang akan dilakukan.

"Kita tahu SMAN Plus ini siswa unggulan. Tapi karena ada kelalaian dari sekolah ini, kami juga minta evaluasi dari Disdik soal penempatan kepala sekolah. Kami sekarang evaluasi, nanti kami akan mengeluarkan rekomendasi itu sudah menjadi pembicaraan juga," kata Karmila.

Kata dia, Komisi V sampai kini, belum mengeluarkan rekomendasi apapun kepada Disdik terkait masalah ini. Namun pada rapat dewan telah meminta Disdik untuk melakukan evaluasi. Sebab, akreditasi sekolah sangat berpengaruh terhadap banyak hal, terutama kepada siswa/siswi yang saat ini tengah menempuh pendidikan.

"Kita tahu dari dulu SMAN Plus sekolah unggulan. Anak-anaknya diasramakan. Artinya mereka khusus, betul-betul diatur waktunya, diprogramkan untuk jadi siswa unggulan. Di saat mereka sudah berbuat lebih, tapi sayang sekolahnya lalai. Kepsek memang harus dievaluasi karena kegagalan akreditasi," ujarnya.