PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Riau, Rabu (1/2/2023). RDP itu membahas masalah stunting di Provinsi Riau.

"Tentang stunting. Membahas progres penanganan dan pendataan stunting," kata Ketua Komisi V DPRD Riau Robin Hutagalung.

Ia meminta pendataan stunting ini tepat sasaran. Artinya, Komisi V ingin data stunting ini valid dan tak ada lagi masyarakat yang tidak terdata.

"Lebih tepat sasaran stunting itu memvalidasi datanya. Dan kita juga minta data-datanya, karena kita akan mengawasi langsung. Kita ada kesepakatan turun bersama nanti," kata dia.

Kata dia, masalah stunting di Riau menjadi atensi DPRD. Ia mengimbau masyarakat, kategori stunting yang tidak terdata oleh pemerintah, agar dilaporkan.

"Masyarakat juga bisa melaporkan ke RT RW. Misalnya ibu hamil dan tidak sehat oleh karena faktor kemiskinan. Kurus kekurangan gizi. Ketika mereka luput dari pendataan, agar RT RW berperan aktif melihat warganya termasuk ke dalam data," kata dia.

"RT RW melaporkan ke lurah, jika ada warga kekurangan gizi kronis. Peran RT RW diperlukan untuk melaporkan ke pemerintah dan ke Komisi V boleh," tambah dia.

Sebelumnya, angka prevalensi stunting di Provinsi Riau tahun ini mengalami penurunan menjadi 17,0 persen, atau turun 5,3 persen dari tahun 2022 sebesar 22,3 persen.

Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau menargetkan angka stunting di Bumi Lancang Kuning kembali turun menjadi dibawah 14 persen sampai akhir tahun 2023.

Kepala Diskes Provinsi Riau, Zainal Arifin mengatakan, setiap tahunnya angka prevalensi stunting di Riau terus mengalami penurunan. Yakni pada 2019 sebesar 24 persen, kemudian tahun 2021 sebesar 22,3 persen dan tahun 2022 sebesar 17 persen.

"Penurunan angka prevalensi stunting di Riau tahun ini menjadi peringkat ke empat, setelah provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan dan kemudian Riau. Pada akhir tahun ini, kami menargetkan angka prevalensi stunting di Riau bisa kembali turun menjadi dibawah 14 persen," kata Zainal, Jumat (27/1/2023).

Dengan capaian penurunan stunting di Riau tersebut, pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kabupaten/kota di Riau yang telah bekerja keras menurunkan angka stunting tersebut. Terutama para petugas di Puskesmas yang menjadi garda terdepan dalam penanganan stunting di Riau.

"Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah kabupaten/kota terutama petugas puskesmas yang telah bekerja keras dalam penangangan stunting," ungkapnya.

Untuk mewujudkan penurunan stunting di Riau, lanjut Zainal, pada bulan depan pihaknya akan mengumpulkan pihak dinas kesehatan kabupaten/kota se-Riau untuk membahas penangangan stunting di Riau.

"Pada Februari kami akan melakukan rapat bersama dinas kabupaten/kota untuk membuat komitmen dan mencari tahu apa yang dibutuhkan kabupaten/kota untuk penurunan stunting," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zainal juga meminta kepada pemerintah kabupaten/kota melalui dinas kesehatan bersama tim untuk sama-sama menjaga agar tidak ada penambahan kasus stunting di Riau.

"Kalau tidak ada penambahan kasus baru, akan mudah bagi kita untuk menekan kasus stunting di Riau. Upaya pencegahan harus dimulai dari pembinaan calon pengantin, ibu hamil hingga balita," tukasnya. (ADV)