Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan ke pemerintah agar tak cuma manut ke Tesla soal investasi kendaraan listrik. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
|
(CAKAPLAH) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan ke pemerintah agar tak cuma manut ke Tesla soal investasi kendaraan listrik. Eddy mengatakan perlu diplomasi nikel yang kuat sehingga jangan jual murah Indonesia.
Eddy mengatakan Indonesia hanya bicara Tesla perihal investasi kendaraan listrik, termasuk ekosistem pembuatan baterainya. Namun, RI lupa menerapkan nilai kompetisi di dalam aturan investasi tersebut.
Menurutnya, jangan hanya fokus mengundang investasi masuk ke Tanah Air, tapi bagaimana memastikan investasi tersebut berkualitas. Eddy juga menegaskan bahwa jangan sampai mempermudah kehadiran Tesla hanya menjadikan Indonesia pasar kendaraan listrik.
"Jangan sampai kita mengundang investor, misalnya Tesla. Apapun yang dilakukan Tesla oke, persyaratan yang ingin dilakukan Tesla kita terima, tapi kita lupa ketika investor masuk ke Indonesia dia sudah mencanangkan barang dan mesin dari saya. Artinya apa? Belum apa-apa devisa sudah keluar," katanya di AONE Hotel, Jakarta Pusat, Senin (6/2).
"Setelah itu, ketika dia (Tesla) beroperasi mensyaratkan harus tenaga ahli dari saya, devisa sudah keluar. Satu lagi ketika mereka bayar dividen ke head office, devisa keluar lagi. Terburuknya, Indonesia ujung-ujungnya Indonesia jadi pasar, tidak pernah menjadi basis untuk ekspor. Justru basis ekspor yang kita cari," sambung Eddy.
Eddy menegaskan Indonesia tidak boleh minder sebagai bangsa. Ia mengatakan bahwa RI adalah produsen terbesar nikel di dunia, di mana 25-30 persen produksi nikel dunia ada di Indonesia.
Oleh karena itu, Eddy meminta pemerintah untuk punya diplomasi yang kuat soal rencana pengembangan baterai listrik.
"Jadi kita harus punya diplomasi yang kuat mengenai pengembangan baterai listrik, pengembangan bagian dari supply chain EV, kita merupakan salah satu yang sangat penting. Jadi jangan jual murah Indonesia," tegas Eddy.
Sebagai anggota Komisi VII DPR, Eddy menekankan bakal terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap industri-industri yang sekarang melakukan pengolahan nikel di Indonesia. Ia menyoroti soal kondisi dan lingkungan kerja hingga kepedulian smelter terhadap lingkungan.
Ia mewanti-wanti agar jangan sampai saat Komisi VII kunjungan ke smelter nikel di Sulawesi Tenggara malah ditemukan ada perbedaan perlakuan terhadap tenaga kerja asing (TKA) dengan warga negara Indonesia (WNI).
"Jangan sampai kami melihat bahwa tempat hunian saja untuk mereka-mereka yang berasal dari China itu lebih baik dari rumah susun kami yang sudah lama usianya, apalagi untuk WNI. Saya kira mungkin sel di lembaga pemasyarakatan (LP) itu lebih bagus, lebih manusiawi," ungkap Eddy.
Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa sumber daya nikel yang melimpah di RI dan harapan masuknya investasi tetap perlu disaring. Jangan sampai kualitas investasi diabaikan karena Indonesia perlu dihargai oleh para investor tersebut.
Di lain sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji memberikan konsesi nikel kepada Tesla kalau mereka mau berinvestasi di Indonesia.
"Saya bilang ke dia kalau bapak investasi di Indonesia, saya kasih konsesi nikel," kata Jokowi merujuk pada tawaran konsesi pertambangan Indonesia seperti dikutip dari Reuters.
Jokowi mengatakan terserah kepada Tesla untuk menerima tawaran untuk menambang nikel atau tidak. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia terbuka untuk investasi dalam rantai pasokan baterai kendaraan dan mobil listrik.
"Kalau mereka mau mulai dari baterai EV, tidak apa-apa," imbuhnya.