ROHUL (CAKAPLAH) - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rokan Hulu, Hardi Candra menanggapi keputusan KPU RI terkait pemecahan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Rohul pada Pemilu 2024 dari 4 menjadi 6 dapil.

Meski mengaku menghormati keputusan pemecahan dapil tersebut, namun ada catatan yang diberikan DPC PDIP Rohul, salah satunya tidak terakomodirnya aspek history Kecamatan-Kecamatan dalam penetapan 6 dapil tersebut.

Menurut Hardi Candra, dasar history berdirinya Kabupaten Rokan Hulu adalah wilayah 5 Luhak (kerajaan) yang menjadi awal pemekaran Rohul dari Kabupaten Kampar.

"Namun, saya melihat komposisi kecamatan-kecamatan dalam 6 dapil yang ditetapkan tidak mengakomodir aspek-aspek history 5 Luhak tersebut" Cakap Hardi Candra, Rabu (8/2/2023).

Wakil Pimpinan DPRD Rohul itu menyatakan, salah satu contoh diabaikannya aspek sejarah dalam penyusunan 6 dapil di Pemilu 2024 mendatang seperti digabungkannya Kecamatan Rambah Hilir (Luhak Rambah) dengan Kecamatan Tambusai (Luhak Tambusai) yang berada di Dapil 2.

Kemudian, dipisahkannya Tambusai Utara dan Tambusai yang secara historisnya adalah Luhak Tambusai.

"Jika mau dipisah sebaiknya Tambusai dan Tambusai Utara itu masing-masing satu dapil, toh juga tidak menyalahi, karena alokasi kursinya tidak di bawah 5 kursi," sebutnya.

Selain itu, bergabungnya Kunto Darusalam dengan Ujung Batu dan Pagaran Tapah juga dinilai telah mengabaikan aspek history. Karena Luhak Kunto Darusalam itu wilayahnya adalah Bonai Darusalam dan Pagaran Tapah.

"Sementara Ujung Batu itu awalnya itu kan memang tidak berasal dari Luhak melainkan pecahan dari Kecamatan Tandun berikut kabun sewaktu masih bersama Kampar sebaiknya, Ujung Batu, Kabun dan Tandun itu 1 Dapil dan Rokan Pendalian 1 Dapil," cakapnya.

"Kepenuhan juga seharusnya dibuat satu dapil Kepenuhan dan Kepenuhan Hulu tidak bergabung dengan Bonai, karena Bonai lebih dekat history-nya dengan Kunto. Namun posisi sekarang mencampur-campurkan hilang sentuhan history 5 Luhak itu," terangnya.

Jikapun harus dipecah, Hardi Candra mengaku, dirinya lebih mendukung pemecahan 8 Dapil karena dianggap tetap merepresentasikan koefisien history dan tetap memenuhi standar minimal alokasi kursi setiap Dapil.

Meski memberi kritik terhadap keputusan 6 dapil, Hardi Candra mengaku tetap menghormati keputusan tersebut. Menurutnya PDIP siap menghadapi pemilu dengan skema 6 Dapil baik kader maupun mesin partai. Apalagi, di 6 dapil itu PDIP sebenarnya sudah mempunyai 1 Wakil di DPRD.

"Target kita 2024 pasca pemecahan dapil ini tidak ada perubahan minimal 6 dan harapan kita bisa 8 kursi," pungkasnya.***