PEKANBARU (CAKAPLAH) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepala daerah di Indonesia untuk terus menekan inflasi, meski saat inflasi relatif terjaga diangka 5,28 persen.

Hal itu disampaikan Mendagri saat rapat koordinasi (Rakor) pengendali inflasi secara virtual, Senin (13/2/2023). Rakor itu diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk Gubernur Riau.

Usai Rakor, Gubri Syamsuar mengatakan, bahwa akan segera menindaklanjuti arahan dari Mendagri. Pihaknya akan menggelar Rakor bersama bupati, wali kota, serta seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Riau.

"Jadi hari ini kami hanya mendengarkan arahan terkait pengendalian inflasi dari Mendagri. Kami siap melaksanakan arahan, untuk menindaklanjutinya kami akan melaksanakan rapat bersama dengan para bupati, wali kota dan seluruh Forkopimda, termasuk tim pengendali inflasi daerah," kata Gubri, Senin (13/2/2023).

Gubri menyampaikan, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi hari Rabu (15/2/2023), sekaligus membahas persiapan menghadapi memasuki musim kemarau.

"Saat ini angka inflasi di Kota Pekanbaru, 6,95 persen, Kota Dumai juga 6,63 persen, dan Tembilahan Indragiri Hilir 3,95 persen," terangnya.

Gubri berharap tiga daerah tersebut bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau juga berkolaborasi dengan stakeholder lainnya, sehingga mampu menekan inflasi di daerah.

"Jadi ini yang perlu kita intervensi. Saya juga akan sampaikan kepada Pak Kapolda Riau, Pak Danrem, dan juga termasuk Pak Kejati agar kabupaten/kota bisa berkolaborasi mengendalikan inflasi. Kalau Provinsi saja yang bekerja tak mungkin bisa, karena mereka [kabupaten/kota] yang tahu titik-titik lokasi mana yang harus diintervensi melalui kegiatan operasi pasar murah," paparnya.

Sementara itu, untuk antisipasi yang telah dilakukan Pemprov Riau adalah melakukan pasar murah, memantau ketersediaan stok di distributor, melakukan kerja sama dengan daerah penghasil di perbatasan antarprovinsi.

Kemudian, merealisasikan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk pengendalian inflasi, melakukan kelancaran transportasi dan mendukung kelancaran logistik, dan menggencarkan gerakan menanam.

Karena itu, Gubri meminta kepala seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau agar bisa memaksimalkan realisasi anggaran bantuan sosial (Bansos) cepat dan tepat sasaran.

"Saya minta kepala OPD bisa segera mempersiapkan, dana bantuan sosial. Sehingga bisa sampai ke sasaran," tegas Syamsuar.

Selain itu, Gubri menegaskan, agar kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau juga harus segera berkerja. Mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya.

"Semua dana-dana bantuan sosial harus segera diintervensi di wilayah yang telah ditetapkan. Jangan nanti menunggu mau Lebaran baru dicairkan. Ini digesa supaya progresnya lebih besar. Sehingga bisa bermanfaat bagi warga kita yang terdampak inflasi," tegasnya.