PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau minta semua kepala daerah di Bumi Lancang Kuning bersinergi mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Apalagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menetapkan status siaga darurat Karhutla Riau 2023 terhitung sejak 13 Februari sampai 30 November 2023.

Menanggapi itu, Anggota DPRD Riau Dapil Rohul Kelmi Amri, mengimbau masyarakat agar mencegah Karhutla lantaran sudah memasuki fase musim kemarau. Apalagi, berdasarkan pemetaan Pemprov Riau, enam kecamatan di Rohul rawan terjadi Karhutla.

"Tentu semua harus bersinergi menjaga situasi. Kami berharap tak hanya Pemprov Riau yang bersiaga, tetapi 12 kabupaten/kota bersiaga, termasuk Rohul," kata Kelmi Amri, Kamis (16/02/2023).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau itu meminta Pemkab Rohul serius mengantisipasi Karhutla. Kata dia, meski status siaga darurat itu ditetapkan Pemprov, bukan berarti hanya tanggung jawab Pemprov saja.

"Di tingkat kabupaten juga, mulai dari pemerintah, Polri, Ormas, hingga masyarakat sama-sama mengantisipasi Karhutla," jelas Kelmi.

Ia mengapresiasi kondisi dua tahun belakangan ini. Sebab, Riau yang biasanya dikepung asap, dua tahun belakangan tidak terdampak.

"Kita sudah punya catatan baik dalam dua tahun belakangan untuk menangani Karhutla. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Riau Yulisman menyambut langkah Pemerintah yang menetapkan status siaga darurat Karhutla tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang lebih parah di tahun 2023 ini di Provinsi Riau.

"Kita menyambut dengan ditetapkannya status siaga darurat Karhutla ini, karena dengan status ini tentunya bisa bekerja maksimal untuk upaya pencegahan," kata Yulisman, Kamis (16/2/2023).

Kata Yulisman, pencegahan sangat penting dilakukan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Sebab, jika dibiarkan setelah terjadi kebakaran maka akan lebih parah dampaknya.

"Kita sudah belajar dari sebelum - sebelumnya, jadi jangan sampai kebakaran parah baru dilakukan tindakan, pencegahan lebih penting," jelas Yulisman.

Apalagi, Riau dan beberapa Provinsi lainnya di Pulau Sumatera sudah berpengalaman dalam menghadapi dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Sehingga cukup melanjutkan langkah yang sudah pernah dibuat.

"Semuanya sudah punya pengalaman dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, jadi tinggal jalankan saja," kata Yulisman.

Ia berharap, kekompakan dan sinergi bersama dalam langkah pencegahan ini, mulai dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

"Perusahaan peduli, bantu pemerintah dalam langkah pencegahan, masyarakat juga ikut dalam mengawasi agar tidak terjadi kebakaran," harap Yulisman.