PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta selektif memberikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Pemberian TPP ini harus berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Riau Rawa El Amady mengatakan, pemberian TPP harus bertujuan untuk masyarakat. Ia mencontohkan, TPP itu diberikan kepada pegawai yang serius dalam memberantas korupsi di lingkungan kerja.

"Karena banyak masalah di Riau yang belum selesai. Tapi kalau tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu tepat," kata Rawa, Ahad (19/2/2023).

Ia juga menegaskan, Pemprov Riau perlu melakukan transparansi anggaran seiring dengan pemberian TPP tersebut. Artinya, penggunaan anggaran oleh Pemprov harus bisa diakses oleh masyarakat.

"Masyarakat harus mendapatkan peluang yang sama dan bisa mengakses dengan mudah semua kegiatan dan informasi dari Pemprov Riau," kata dia.

Sebelumnya, TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2023 naik. Kenaikan TPP tertuang dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1948/X11/2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Keputusan tersebut menaikkan besaran gaji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

"Kenaikan TPP mulai tahun 2023, dan Pak Gubernur sudah minta agar pencairan TPP dipercepat, karena tambahan SK TPP sudah diteken akhir tahun 2022," mata kata Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setdaprov Riau, Kemal.

Berikut besaran tambahan TPP Pejabat Pemprov Riau:

Sekretaris Daerah: Rp90.020.983 (per bulan)

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat: Rp38.742.625

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan: Rp38.742.625

Asisten III Bidang Administrasi Umum: Rp38.742.625

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Umum Politik, Kemasyarakatan dan SDM: Rp26.477.795

Staf Ahli Bidang Pembangunan Infrastrutur: Rp26.477.795

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan: Rp26.477.795

Kepala Biro Pemerintahan dan Otda: Rp26.477.795

Kepala Biro Kesra: Rp26.477.795

Kepala Biro Hukum: Rp27.477.795

Kepala Biro Perekonomian dan SDA: Rp26.477.795

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa: Rp27.477.795

Kepala Biro Administrasi Pembangunan: Rp27.477.795

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana: Rp27.477.795

Kepala Biro Umum dan HAM: Rp26.477.795

Kepala Biro Administrasi Pimpinan: Rp26.477.795

Kepala Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Rp31.843.253

Kepala Inspektorat: Rp40.069.428 per bulan

Sekretaris Inspektorat: Rp22.512.320 per bulan

Kepala Dinas Pendidikan: Rp31.843.253

Kepala Dinas Kesehatan: Rp31.843.253

Direktur RSUD Arifin Achmad: Rp12.322.915

Direktur RSJ Tampan Rp24.241.799

Direktur RSUD Petala Bumi: Rp18.382.400

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan: Rp31.843.253

Kepala Dinas Sosial: Rp31.843.253

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Rp31.843.253

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Rp31.843.253

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura: Rp31.843.253

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Rp31.843.253

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Rp31.843.253

Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik: Rp31,843,253

Kepala Dinas Kebudayaan: Rp31,843,253

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: Rp31,843,253

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan: Rp31,843,253

Kepala Dinas Pariwisata: Rp31,843,253

Kepala Dinas Perkebunan: Rp31,843,253

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan: Rp31,843,253

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral: Rp31,843,253

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM: Rp31,843,253

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Rp34,496,857

Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan: Rp37,681,184

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah: Rp37,681,184

Kepala Badan Pendapatan Daerah: Rp37,681,184

Kepala Badan Kepegawaian Daerah: Rp31,843,253

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Rp31,843,253

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Rp31,843,253

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Rp31,843,253

Kepala Badan Penghubung Riau: Rp28,976,800

Sekretaris Dinas/Badan di Lingkungan Pemprov Riau: Rp19,501,280

Sekretaris DPRD Riau: Rp31,843,253

Kepala Bagian di Lingkungan Pemprov Riau: Rp19,501,280

Kepala Cabang Dinas di Lingkungan Pemprov Riau: Rp17,708,805 per bulan

Kepala UPT Dinas di Lingkungan Pemprov Riau: Rp17,708,805

Kepala Subbagian, Seksi dan Bagian di Lingkungan Pemprov Riau: Rp11,981,598

Analis Keuangan Pusat dan Daerah: Rp11,691,144

Analis Kebijakan Madya: Rp12,932,640 sampai Rp19,501,280

Analis Kebijakan Muda: Rp10,074,661 sampai Rp12,049,625

Analis Kebijakan Pertama: Rp7,449,543