PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kota Pekanbaru dan Dumai. Pasalnya, inflasi di dua kota itu cukup tinggi.

"Iya, kita koordinasi dengan Pemko Pekanbaru dan Dumai untuk pengendalian inflasi di Riau, karena
saat ini inflasi Riau 6,7 persen," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, Rabu (22/2/2023).

SF Hariyanto mengatakan, inflasi di Riau itu terdapat tiga daerah yang menjadi pengambilan sampel inflasi, yakni Kota Pekanbaru, Dumai, dan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Saat ini inflasi Pekanbaru mencapai 6,95 persen, Dumai 6,63 persen, dan Indragiri Hilir 3,6 persen atau dibawah inflasi nasional.

"Alhamdulillah inflasi di Tembilahan, Inhil sangat kecil 3,6 persen. Namun yang sangat prihatin itu adalah Kota Pekanbaru dan Dumai," ungkapnya.

SF Hariyanto menyampaikan, jika pihaknya bersama dua kota tersebut telah menyepakati beberapa langkah untuk pengendalian inflasi.

"Kita juga sudah tanya Pekanbaru dan Dumai sejauh mana langkah-langkah yang disiapkan untuk pengendalian inflasi. Sekarang ini kita tidak bicara kerja biasa, tapi harus kerja luar biasa. Karena inflasi kita cukup tinggi sekali, dan jangan sampai kita ini menjadi perhatian nasional," ujarnya.

Karena itu, lanjut SF Hariyanto, untuk pengendalian inflasi harus ada gerakan bersama. Karena mengatasi inflasi ini tidak bisa hanya dilakukan provinsi saja tanpa ada dukungan kabupaten/kota.

"Kalau kita provinsi kerja sendiri tidak bisa, tapi harus sama-sama bekerja agar inflasi ini dapat kita turunkan. Makanya harus ada intervensi bersama, pertama dengan gerakan operasi pasar, baik pasar murah sembako dan pasar tani. Kemudian cadangan pangan, sebab saat ini penyumbang infalasi yang tinggi itu adalah beras premium," paparnya.

"Saya juga sudah minta kepada Bulog dan rekan-rekan Satgas Pangan untuk mengawasi distribusi beras premium yang didatangkan dari Thailand dan Myanmar mulai dari Bulog, distributor sampai di pasar. Kita juga minta dipasang stiker harga beras premium, kalau tidak kita kawal seperti itu maka harga beras premium membahayakan," tukasnya.