PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Erisman Yahya menyebut pernyataan Dosen Universitas Muhammadiyah Riau (Umri), Dr Aidil Haris di media sebagai pernyataan yang terkesan sangat tendensius.

Erisman menilai pernyataan Aidil Haris tidak mencerminkan seorang dosen atau akademisi yang seharusnya membuat pernyataan yang bernas dan menyejukkan.

"Sebagai seorang intelektual muda, mestinya beliau tidak membuat pernyataan yang terkesan tendensius seperti itu. Seharusnya yang bernas dan menyejukkan. Itu baru hebat," ucap Erisman menanggapi pernyataan Aidil di Cakaplah.com, Sabtu (25/2/2023).

Sebelumnya, Aidil menuding Gubernur Riau Syamsuar tidak punya prestasi sama sekali selama menjabat sebagai Gubri.

Bahkan dengan santai dia meminta Syamsuar tidak usah maju lagi untuk periode kedua. Apalagi Syamsuar dia sebut sudah tua. Lebih baik memberikan kesempatan kepada yang muda-muda.

"Kalau seorang intelektual, dia pasti punya basis data dan argumentasi yang kuat ketika menilai suatu hal. Apalagi yang dinilai itu kinerja seorang Gubernur. Tapi kalau datanya hanya dari kedai kopi, ya seperti itulah jadinya," sesal Erisman.

Apalagi Aidil mengait-ngaitkan soal umur yang sudah tua, sehingga tak perlu maju lagi pada Pilgubri mendatang.

"Apa ada batasan umur dalam era demokrasi ini? Presiden Amerika Joe Biden umur 80 tahun saat terpilih jadi Presiden AS. Jauh lebih tua dari Pak Syamsuar yang baru memasuki usia 68 tahun. Dan masih banyak contoh yang lain. Kalau masih mampu dan energik, kenapa tidak? Pernyataan yang sangat aneh," tambah Erisman menyesalkan.

Erisman meminta Aidil untuk membaca beberapa data yang bisa disajikan, agar kalau membuat pernyataan tidak lagi terkesan seperti orang yang kurang berpendidikan.

Berikut datanya.

4 Tahun Kepemimpinan Syamsuar - Edy

Sejak resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Februari 2019 lalu, Syamsuar - Edy Natar Nasution sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau sudah menginjak empat tahun masa kepemimpinannya.

Mulai dari hari pelantikan hingga saat ini, berbagai upaya sudah dilakukan Syamsuar-Edy untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Riau 2019-2024.

Begitu dilantik, Pemerintahan Syamsuar - Edy dihadapkan pada persoalan asap, sehingga fokus kegiatan dan penganggaranpun prioritas untuk penanggulan bencana asap.

Selain asap, tahun 2020 pemerintahan Syamsuar - Edy kembali dihadapkan dengan bencana nasional Covid-19, sehingga fokus penganggaranpun diprioritaskan untuk penanganan Covid-19.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Riau tidak pernah alpa, terus berupaya dalam pengembangan pembangunan di Provinsi Riau, baik pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

Salah satu wujud nyatanya adalah meningkatnya perekonomian dan menurunnya angka kemiskinan di Negeri Melayu Lancang Kuning.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, dijelaskan bahwa ekonomi Riau tahun 2022 tumbuh 4,55 persen atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Secara spasial, pada tahun 2022 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,18 persen terhadap perekonomian nasional.

Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-5 di Indonesia atau PDRB terbesar di luar Pulau Jawa.

Sedangkan untuk angka kemiskinan di Provinsi Riau terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Dimana periode 2021 angka kemiskinan daerah sebesar 7,00 persen, lalu kemudian turun menjadi 6,78 persen.

Turunnya angka kemiskinan, juga seiring dengan membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bumi Lancang Kuning.

Tahun 2022 lalu, IPM Provinsi Riau berada di peringkat tujuh nasional dan peringkat dua se-Sumatera.

IPM Provinsi Riau tahun 2022 meningkat sebesar 0,58 persen dibandingkan 2021. Sementara IPM Provinsi Riau 2022 sebesar 73,52 persen, atau lebih baik dibandingkan dengan IPM tingkat nasional, yakni sebesar 72,91 persen.

Kemudian, tingkat pengangguran pada 2022 di Provinsi Riau juga mengalami penurunan sebesar 0,05 persen dari 4,42 persen pada 2021, menjadi 4,37 persen pada 2022.

Selanjutnya, dalam empat tahun masa kerja Gubernur Riau, Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pendidikan Riau yang lebih baik.

Misalnya, melakukan rehab bangunan sekolah, ruang kelas dan penambahan ruang kelas baru (RKB) di tahun 2019 sebanyak 115 sekolah, tahun 2020 sebanyak 87 sekolah, tahun 2021 sebanyak 194 sekolah, dan tahun 2022 sebanyak 226 sekolah.

Sementara untuk pengadaan laboratorium sains, bahasa, dan komputer di sekolah-sekolah, pada tahun 2019 menyasar sebanyak 60 sekolah, 2020 sebanyak 103 sekolah, tahun 2021 sebanyak 109 sekolah, dan 2022 sebanyak 76 sekolah.

Lalu, Pemprov Riau juga meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memberikan insentif kepada guru, memberikan beasiswa S1, S2 dan S3 dalam dan luar negeri untuk guru dan anak Riau berprestasi dan tidak mampu.

Tidak hanya itu, Pemprov Riau juga telah membiayai belanja sekolah yang tidak tercover oleh dana BOS reguler ataupun BOS nasional. Memberikan bantuan, berupa bantuan sosial pendidikan di tahun 2020 kepada 1.422 orang, tahun 2021 kepada 2.526 orang, dan tahun 2022 kepada 868 orang.

Sementara untuk beasiswa bidikmisi, tahun 2019 diberikan kepada 448 orang, tahun 2020 kepada 1.286 orang, tahun 2021 kepada 1.677 orang dan tahun 2022 kepada 1.741 orang.

Selanjutnya, Pemprov Riau juga mengalokasikan beasiswa berprestasi kepada putra-putri terbaik, dengan rincian, beasiswa dalam daerah tahun 2021 diberikan kepada 2.765 orang dan tahun 2022 kepada 3.001 orang. Sedangkan untuk beasiswa luar daerah tahun 2021 diberikan kepada 523 orang dan tahun 2022 kepada 556 orang.

Di bidang investasi juga tak kalah moncer. Realisasi investasi Provinsi Riau tahun 2022 mencapai Rp82,5 triliun dengan rasio capaian sebesar 135,65 persen.

Dari jumlah Rp82,5 triliun tersebut menempatkan Riau sebagai provinsi dengan peringkat kelima tertinggi secara nasional untuk realisasi investasi setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah dan Jawa Timur. Dengan begitu, Riau menjadi provinsi peringkat pertama di Sumatra.

Peringkat nomor satu se-Sumatera ini sudah bertahan dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya sejak kepemimpinan Syamsuar-Edy.

Tingginya angka investasi, secara pasti membuka lapangan kerja baru. Tingkat pengangguran pun terus menurun.

Untuk pembangunan desa, Pemprov Riau sejak tahun 2019 hingga 2023 telah dan akan menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa-desa dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sekaligus juga membina dan mengembangkan ekonomi di pedesaan dengan menjadikan BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagai motor penggerak perekonomian di desa-desa.

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah disalurkan dana BKK kepada desa se-Provinsi Riau sebesar Rp851.185.000.000, dan pada tahun 2023 ini akan disalurkan sebesar Rp278.425.000.000.

Sehingga total dana BKK dari Pemprov Riau kepada desa se-Riau sampai dengan 2023 mencapai Rp1.129.610.000.000.

Dari BKK dimaksud, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 telah dialokasikan dan disalurkan untuk Penyertaan Modal kepada BUM Desa se Provinsi Riau sebesar Rp423.916.477.000, dengan SHU sampai tahun 2021 sebesar Rp39.328.467.000, serta meraih omzet sebesar Rp176.466.765.000 atau terbesar se-Indonesia.

Dari bantuan BKK Pemprov Riau tersebut terbukti dapat meningkatkan kemajuan desa di Provinsi Riau.

Sebagai informasi, pada tahun 2019 lalu, jumlah desa mandiri di Riau hanya berjumlah 10 desa. Namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 159 desa. Kemudian untuk desa maju di Riau pada tahun 2019 hanya 163 desa. Namun saat ini meningkat laju sekali hingga mencapai sebanyak 520 desa.

Pada tahun 2019 desa berkembang tercatat sebanyak 951 desa, tahun 2022 menurun dan hanya berjumlah 801 desa. Desa tertinggal di Riau awal pemerintahan Syamsuar-Edy bertugas (2019) mencapai 422 desa, dan sekarang sudah jauh menurun hanya tinggal 87 desa.

Sedangkan untuk desa sangat tertinggal di Riau tahun 2019 berjumlah 45 desa. Namun tahun 2022 tinggal 24 desa.

Ditargetkan Gubernur Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Natar Nasution, pada Tahun 2024 desa mandiri bertambah menjadi 648 desa, desa maju berkurang menjadi 473 desa, dan desa berkembang berkurang menjadi 470 desa.

Besarnya perhatian Pemprov Riau terhadap desa ini mendapat apresiasi dan penghargaan istimewa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Selain itu, sejalan dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, yakni terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Riau telah pula membangun Qur'an Center, sebagai wujud nyata untuk menjadikan Generasi Muda Riau yang Qurani.

Bentuk implementasinya, sudah diluncurkan Majelis Al - Qur'an Riau (Maqari) bekerjasama dengan Arab Saudi, agar pusat pembelajaran Al - Qur'an di Riau menjadi rujukan pengambilan sanad untuk Asia Tenggara.

Wujud nyata perkembangan Ekonomi Syariah, Pemerintahan Syamsuar-Edy telah pula merubah Bank Riau Kepri dari Kovensial menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Keberhasilan ini bahkan mendapat apresiasi Anugrah Adinata Syariah.

Peresmian BRKS bahkan langsung dilakukan oleh Wapres RI Ma'ruf Amin.

Pemerintah Syamsuar-Edy juga menggalakkan zakat terutama bagi ASN. Bahkan dengan kebijakan sistem payrol, penerimaan zakat Riau melampaui target mencapai 39,2 persen.

Kemudian pendapatan daerah Riau, pertama dalam sejarah, Keuangan Pemerintah Provinsi Riau masuk kategori Kemandirian Fiskal, dimana Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau mencapai Rp4,839 triliun lebih besar dari Dana Transfer sebesar Rp 4,084 triliun.

Ini adalah bukti kemahiran Pemerintahan Syamsuar-Edy dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada Tahun Anggaran 2023, target APBD Provinsi Riau sebesar Rp9,178 T terdiri dari dana transfer sebesar Rp 3,764 triliun dan PAD sebesar Rp 5,410 triliun.

Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi dukungan dan kerjasama semua pihak, atas pencapaian program empat tahun ini.

Tahun 2023 ini, Pemprov Riau menggesa pembangunan infrastruktur terutama jalan yang selama 3 tahun terakhir agak terganggu akibat bencana asap dan Covid-19.

Tidak tanggung - tanggung, Pemrov Riau telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 866 m lebih untuk jalan pada Tahun Anggaran 2023 ini.

"Saya berharap, Pak Aidil bisa membaca data-data ini dengan baik. Ini baru sebagian yang saya sampaikan, sebenarnya masih banyak lagi, agar tidak lagi membuat pernyataan yang bias di masyarakat," harap Erisman.