PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerhati transparansi, Taufik, angkat bicara terkait 'berbalas pantunnya' Pengamat Politik dengan Kepala Dinas Komunikasi (Kadiskominfo) Pemprov Riau terkait kinerja Gubernur Riau Syamsuar.

Dimana sebelumnya, Pengamat Politik Aidil Haris menilai Gubernur Syamsuar gagal menjalankan tugasnya, dan disarankan untuk tak maju kembali sebagai calon gubernur di Pemilu 2024. Kemudian, statement Aidil Haris itu dibalas dengan keras oleh Kadiskominfo Riau Erisman Yahya. Ia menilai Aidil Haris tendensius.

Taufik menilai, bahwa tanggapan dari Aidil Haris merupakan tanggapan politik, seharusnya Erisman Yahya sebagai Kadiskominfo tidak masuk ke ranah politis tersebut, melainkan ke ranah substansi saja.

"Yang dikritik itu kan kinerja Pak Syamsuar, harusnya itu yang diklarifikasi, bukan sebagai tameng komunikasinya Pak Gubernur secara pribadi," kata Taufik kepada CAKAPLAH.com, Ahad (26/2/2023).

Di dalam etika birokrasi, kata Taufik, harus dipandang juga, bahwa Erisman Yahya adalah ASN Pemprov Riau yang diamanahkan negara menjalankan roda pemerintahan. Walaupun di bawah komando Gubernur, tapi tak serta merta menjawab dan lari dari klarifikasi yang menjurus pada politik 2024.

"Karena yang menyimak itu publik ya," kata Taufik lagi.

Selain itu, kata Taufik, yang juga menjabat sebagai Manager Advokasi Fitra Riau ini, jika dilihat dari 4 tahun kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar, Aidil Haris juga tidak serta merta boleh menilai bahwa Syamsuar gagal.

"Kalau dari 4 tahun Pak Syamsuar ini, tak dipungkiri, banyak ujian dan cobaan. Contoh tahun pertama Karhutla, dan akhirnya berhasil dengan Kapolda lama menanganinya. Kemudian, tahun kedua dihadapkan dengan Covid-19, yang mengharuskan beliau dengan target belanja yang harus di-refocusing ke anggaran Covid-19. Banyak anggaran yang digeser, itu kita pahami juga. Tahun ketiga dan keempat ini masuk tahun resesi," kata Taufik lagi.

Meski begitu, sambung Taufik, memang dari problem belanja dan kegiatan memang banyak yang tak langsung menyentuh masyarakat. Contohnya jalan, jembatan yang merupakan kewenangan provinsi tapi tak masuk anggaran.

Tapi Gubernur malah mengiyakan pembangunan gedung instansi vertikal yang bukan semestinya dibangun dengan APBD Riau. Padahal anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan dan perbaikan jalan di Riau.

"Tahun kemarin dan tahun ini juga payung elektrik juga dibangun. Itu adalah awal kesalahan Pak Gub (Gubernur) yang tak mau dengar aspirasi masyarakat. Kan banyak pembangunan yang harus disentuh, tapi yang terjadi dan dilakukan malah sebaliknya. Contoh Quran Center juga bermasalah dari sisi pengerjaaannya, selain itu dari sisi manfaatnya, banyak juga yang tidak bisa dijelaskan," ujarnya.

Apalagi di LHP BPK di tahun 2022 lalu, kata Taufik, banyak temuan di Pemprov dan harus jadi perhatian Gubernur untuk lebih baik lagi.

Tak hanya itu, kata Taufik, juga banyak jalan rusak saat ini di jalur lintas Kampar - Rohul yang memang butuh diperhatikan. Memang dalam membangun tidak bisa dilakukan semua, namun harus ada prioritas.

"Ini bukan hanya di zaman Gubernur Syamsuar saja, dari zaman Pak Andi Rahman juga dibangun kantor Kejati. Dan sekarang Syamsuar kembali mengorbankan anggaran publik untuk pembangunan yang bukan kewenangannya," cakapnya.

Dalam konteks komitmen Riau Hijau juga, kata Taufik, sampai saat ini belum bisa diapresiasi, apa maknanya.

"Harapan kita kan ada sinergi, provinsi, dan kabupaten. Tapi sekarang tak dapat kita, apakah Riau Hijau? Maknanya apa," ulasnya.

Maka, hal yang paling baik dan bijak untuk menilai dan mengevaluasi pemerintahan adalah dibentuk forum rembuk bersama untuk evaluasi. Hadirkan tokoh masyarakat, pemerintah. Seperti apa pelaksanaan di lapangan. Karena hampir semua kegiatan yang diusulkan banyak yang perlu dievaluasi, tapi tak serta merta dinilai dan dikategorikan gagal. Biarlah publik yang melihat.

"Dalam hal ini kita tak memihak kemanapun, kita hanya melihat dan menilai dari sisi pelaksanaan kebijakan," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Erisman Yahya menyebut pernyataan Dosen Universitas Muhammadiyah Riau (Umri), Dr Aidil Haris di media sebagai pernyataan yang terkesan sangat tendensius.

Erisman menilai pernyataan Aidil Haris tidak mencerminkan seorang dosen atau akademisi yang seharusnya membuat pernyataan yang bernas dan menyejukkan.

"Sebagai seorang intelektual muda, mestinya beliau tidak membuat pernyataan yang terkesan tendensius seperti itu. Seharusnya yang bernas dan menyejukkan. Itu baru hebat," ucap Erisman menanggapi pernyataan Aidil di CAKAPLAH.com, Sabtu (25/2/2023).

Sebelumnya, Aidil menuding Gubernur Riau Syamsuar tidak punya prestasi sama sekali selama menjabat sebagai Gubri.

Bahkan dengan santai dia meminta Syamsuar tidak usah maju lagi untuk periode kedua. Apalagi Syamsuar dia sebut sudah tua. Lebih baik memberikan kesempatan kepada yang muda-muda.

"Kalau seorang intelektual, dia pasti punya basis data dan argumentasi yang kuat ketika menilai suatu hal. Apalagi yang dinilai itu kinerja seorang Gubernur. Tapi kalau datanya hanya dari kedai kopi, ya seperti itulah jadinya," sesal Erisman.

Apalagi Aidil mengait-ngaitkan soal umur yang sudah tua, sehingga tak perlu maju lagi pada Pilgubri mendatang.

"Apa ada batasan umur dalam era demokrasi ini? Presiden Amerika Joe Biden umur 80 tahun saat terpilih jadi Presiden AS. Jauh lebih tua dari Pak Syamsuar yang baru memasuki usia 68 tahun. Dan masih banyak contoh yang lain. Kalau masih mampu dan energik, kenapa tidak? Pernyataan yang sangat aneh," tambah Erisman menyesalkan.

Erisman meminta Aidil untuk membaca beberapa data yang bisa disajikan, agar kalau membuat pernyataan tidak lagi terkesan seperti orang yang kurang berpendidikan.