PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengaku kaget dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov). Terutama soal TPP yang diperoleh tenaga kesehatan, khususnya dokter.

"Komisi III mengundang Kabag Ortal dengan BPKAD. Tentang TPP yang diberitakan di media hari ini. Yang kami pertanyakan tadi adalah tentang TPP tenaga kesehatan, terutama dokter. Ternyata ada berkurang," kata Wakil DPRD Riau Syafaruddin Poti, Senin (27/02/2023).

Ia mengaku kaget persoalan TPP yang diberitakan beberapa hari belakangan ini. Menurut dia, peraturan tentang TPP ini keluar setelah ketok palu APBD Murni 2023.

"Kami terkejut tentang proses penganggaran ini. Setelah APBD baru peraturan tentang TPP ini dilakukan kajiannya. Bahkan sudah langsung dibayarkan," kata Poti.

"Artinya ini nanti akan menjadi kekurangan belanja. Terhadap itu akan direncanakan masuk ke dalam APBD Perubahan," tambah dia.

Dewan minta Pemprov transparan soal TPP yang diberikan kepada para pejabat ini. Ia mengungkap, saat pembahasan APBD tidak pernah dibicarakan soal TPP tersebut.

"Di Banggar dulu, komisi III juga tidak pernah. Beberapa anggota DPRD juga pertanyakan pembahasan ini kok tidak pernah dijelaskan. Bahkan saat pembahasan APBD kemarin. Sungguh kami sangat menyayangkan itu," kata dia.

"Tiba-tiba ujug-ujug SK-nya sudah keluar, bahkan ini sudah dicairkan. Kami juga tidak tahu kenaikan itu," jelasnya.