PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana melakukan pengurangan terhadap jumlah bandara internasional di Indonesia. Dari 32 bandara internasional yang ada saat ini, rencana akan dipangkas menjadi 15 saja.
Meski Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) Pekanbaru tidak termasuk ke dalam daftar penghapusan status, Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus waspada. Sebab, banyak kerugian yang ditimbulkan jika status Bandara SKK Pekanbaru dicabut.
"Akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah kita. Wisatawan-wisatawan dari luar negeri itu sudah banyak yang ke Riau. Jadi kalau tidak bisa langsung ke sini (penerbangannya) tentu akan mengganggu," kata Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho, Senin (27/2/2023).
Selain itu, kata Agung, masyarakat Riau banyak yang berobat ke luar negeri, khususnya Malaysia. Ini semakin menyusahkan masyarakat yang mau berobat.
"Kalau dibilang kenapa tidak berobat di sini (Riau) ya karena fasilitas belum mumpuni, mau ke Jakarta tiketnya malah lebih mahal daripada tiket ke Malaysia," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Riau Dede Firmansyah saat dikonfirmasi mengatakan jika sampai Bandara SSK II Kota Pekanbaru tidak menjadi bandara internasional lagi, ini menjadi bencana besar bagi pariwisata Riau.
"Ini jadi bencana besar untuk pariwisata Riau," ujar Dede Firmansyah, Rabu (22/2/2023).
Ia mengatakan nantinya orang luar negeri yang akan ke Riau harus ke daerah lain dulu baru lanjut ke Pekanbaru. "Ini tentu jadi problem. Harusnya ini didiskusikanlah dengan pihak pelaku biro perjalanan ataupun travel dan pelaku pariwisata. Tapi ini tidak ada," Cakap Dede.
Dirinya mengatakan pihak Kementerian hanya melihat data sepihak, hanya menilai bahwa tidak ada kunjungan luar negeri yang signifikan ke Riau. Memang di tahun 2022 jumlah kunjungan orang luar ke Riau tidak sampai 30.000, namun inikan kondisinya baru bangkit dari pandemi.
"Kalau barometernya itu saya pikir janganlah. Inikan kemarin kita Covid-19 loh, kita baru bergerak dan bangkit. Harusnya ada pembicaraan dengan pelaku usaha. Harusnya didiskusikan dengan pelakunya langsung. Ini tentu harus ditinjau ulang," tegasnya.
Selain itu bahkan saat ini pelaku usaha travel sudah membuat program umrah. "Ini orang bikin paket umrah kebayang enggak sama pemerintah, berapa yang batal. Karena harus nambah biaya lagi, harus ke Jakarta dulu. Ini yang dilihat oh ini sedikita yang dari luar negeri masuk Riau, kemudian dicancel, emang negara rugi besar ya kalau seandainya tetap jadi bandara internasional. Kalau memang iya, terbukalah pemerintah, sampaikan," ungkapnya.
"Saya katakan sekali lagi ini efeknya bakal luar biasa. Ini bencana bagi pariwisata Riau," tutupnya
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |