PEKANBARU (CAKAPLAH) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jafee Suardi selalu mangkir saat dipanggil DPRD Riau terkait beberapa kali insiden meninggalnya pekerja. DPRD Riau menyebut, seharusnya perusahaan plat merah itu menunjukkan etika.

"Seharusnya PHR menunjukkan etika, sebagai BUMN yang punya hajat hadir dong. Tunjukkan political will, kita tidak menyerang PHR, tapi mencari benang merah yang terjadi," kata Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Rabu (1/3/2023).

Ia mengatakan, PHR memang mengirimkan utusan untuk hadir dalam rapat-rapat yang digelar DPRD Riau. Namun, Dewan menilai, perwakilan yang hadir ini tidak memiliki kapasitas untuk membuat kebijakan yang kongkret.

"Ketika yang hadir orang yang tidak bisa membuat keputusan, percuma rapat itu dilaksanakan. Nanti jawabnya kami sampaikan ke atasan. Kapan ada solusi?" kata Hardianto kesal.

Lanjut dia, Jafee sudah berulang kali diundang ke DPRD tak pernah datang. Kondisi yang berbeda dibanding ketika PHR akan melakukan peralihan dari Chevron pada Agustus 2021 lalu.

"Beberapa kali kawan-kawan Komisi V komplain, sampai sekarang tak pernah datang," ungkap Hardianto.

Kata dia, kondisi ini mengindikasikan PHR tidak membenahi diri perihal keselamatan kerja. Padahal PT PHR sempat mengajukan diri menjadi tuan rumah bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"PHR belum berbenah, apa yang dulu dikerjakan Chevron, SOP, mekanisme kerja, manajemen itu belum kita adopsi," kata dia.

Politisi Partai Gerindra itu juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya sejumlah pekerja di lingkungan PT PHR.

"Kejadian terakhir ini tiga nyawa melayang, duka nestapa itu dialami banyak orang. Anak, istri, dan banyak lainnya," kata Hardianto.