Ketua KPU Rohul Elfendri
|
ROHUL (CAKAPLAH) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, telah mengusulkan kebutuhan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 sebesar Rp48,5 Miliar.
Usulan tersebut lebih besar dibandingkan Anggaran Pilkada Rokan Hulu 2019 sebesar Rp28,5 miliar.
Banyak pihak mempertanyakan, apakah lonjakan anggaran pilkada Rohul tersebut mencerminkan semangat efesiensi anggaran seperti semangat awal pelaksanaan pilkada serentak.
Ketua KPU Rohul Elfendri membenarkan adanya lonjakan anggaran fantastis untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu 2024 tersebut.
Bahkan diakuinya, usulan anggaran sebesar Rp48,5 miliar tersebut belum termasuk anggaran Pemilihan Gubernur Riau yang juga akan dilaksanakan bersamaan.
"Kita sudah beberapa kali mengusulkan anggaran pilkada Rohul, dimana usulan anggaran yang disusun adalah usulan anggaran murni pilkada Rohul, total anggaran yang disusun itu mencapai Rp48.5 miliar," cakap Ketua KPU Rohul Elfendri.
Elfendri menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan membengkaknya anggaran pilkada Rohul salah satunya naiknya honorium petugas adhoc.
"Honor PPK itu saat ini sudah naik, rata-rata sudah mencapai Rp2,2 juta perbulan perorang, PPS naik rata-rata Rp1,6 juta dan KPPS Rp1 juta. Jadi untuk honorium adhoc saja membutuhkan sekitar Rp12 miliar, belum termasuk operasional dan Pokja-Pokja," jelas Elfendri.
Lebih lanjut dijelaskannya, faktor lain yang menyebabkan membengkaknya anggaran pilkada tersebut yakni penambahan jumlah TPS sehingga menyebabkan membengkaknya operasional.
"Selain itu kenaikan anggaran tersebut juga disebabkan penambahan TPS di Pilkada Rohul 2024 sehingga membengkaknya biaya operasional," ujarnya.
Meski demikian, Elfendri menyatakan usulan anggaran Pilkada Rohul sebesar Rp48,5 miliar tersebut tidak seluruhnya akan ditanggung oleh APBD Rohul. Dalam pembiayaan anggaran Pilkada nanti, ucap Elfendri akan ada skema sharing budget dengan anggaran Pilgubri yang dianggarkan oleh Pemprov Riau melalui skema hibah ke KPU Riau.
"Ada beberapa mata anggaran yang bisa disharing budgetkan, seperti honor adhoc, anggaran bimtek adhoc, anggaran sosialisasi, distribusi logistik dan juga santunan bagi tenaga adhoc," jelasnya.
Meski demikian, Elfendri belum dapat memastikan bagaimana hasil pembahasan skema sharing budget tersebut dan mata anggaran mana saja yang nantinya menjadi tugas fungsi Pemprov Riau dan Pemkab Rohul yang nantinya akan dituangkan dalam NPHD Pemprov Riau dan Pemkab Rohul kepada KPU.
"Untuk pembicaraan berapa alokasi dari APBD Riau dan APBD Rohul untuk sharing budget dana pilkada serentak itu tergantung dari kesepakatan Pemprov Riau dan Pemkab Rohul. KPU saat ini hanya sifatnya menunggu," tutupnya.***
Penulis | : | Ari |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Politik, Pemerintahan, Kabupaten Rokan Hulu |