PEKANBARU (CAKAPLAH) - Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Wakil Gubri Edy Natar Nasution dipersingkat dari waktu semestinya. Saat ini, muncul enam yang disebut-sebut layak mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj) Gubri.

Enam nama muncul yang dihimpun CAKAPLAH.com adalah Dr Ir Budi Situmorang, MURP (Direktur Jenderal Pengendalian Dan Penertiban Tanah dan Ruang), SF Hariyanto (Sekdaprov Riau), Elen Setiadi (Staf Ahli Menko Perekonomian), Erwin Dimas (Staf Ahli Kepala Bappenas), Mayjen TNI Syachriyal E Siregar SE, dan Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono (Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Menurut Tokoh Masyarakat Riau, Muhammad Herwan, Riau saat ini masih memiliki berbagai permasalahan pembangunan yang kompleks di samping juga menghadapi tantangan yang semakin berat.

Persoalan mentalitas internal birokrasi yang hedonis dan masih dengan paradigma konvensional (bussiness as usual), mengerjakan program - program rutinitas tahunan selalu terjadi.

Hal tersebut setidaknya, sambung Herwan, dapat dilihat dari RKPD tahunan yang merupakan prototype APBD, belum terlihat program terobosan dan inovatif (out the box) untuk menyelesaikan persoalan mendasar, seperti percepatan pembangunan infrastruktur fisik (jalan dan jembatan) dengan teknologi terkini dan maksimum input maupun infrastruktur ekonomi.

"Demikian juga dengan persoalan Air Minum di wilayah pesisir dan pulau yang masih bergantung dengan air hujan," kata Herwan, kepada CAKAPLAH.com, Selasa (7/3/2023).

Kemudian, kata Herwan, yang juga Wasekjend Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) ini, hal yang sama terhadap permasalah sarana prasarana dan pelayanan Kesehatan maupun Pendidikan.

Keduanya memerlukan terobosan dan lompatan penanganan yang serius dan fokus, tak bisa hanya kerja sambilan apatah lagi dengan mindset proyek. Apalagi, angka kemiskinan ekstrim di Riau masih tinggi, pun demikian stunting dan pengangguran.

Riau juga masih dihadapkan pada persoalan banjir dan ancaman kebakaran lahan secara berulang. Sampai pada belum optimalnya tata kelola SDA sebagai sumber potensial dana pembangunan daerah Riau.

"Pembangunan Riau yang selama ini banyak menggantungkan diri pada APBD, patutlah diupayakan secara all out  aliran APBN ke Riau. Gubernur dan Bupati/Walikota serta Kepala OPD di Riau harus kerja ekstra utk melobby kementerian dan lembaga lembaga di nasional tentunya harus pula diimbangi dengan konsep program yang paripurna," kata Herwan lagi.

Untuk itu, figur Penjabat Gubernur Riau, idealnya kata Herwan, tentu sosok yang dapat menjawab dan memberikan solusi konkrit pada persoalan persoalan di Riau.

Dimana, kriteria minimalnya setidaknya adalah fgur yang paham dan berpengalaman dengan administrasi birokrasi dan pemerintahan sekaligus dengan kapasitas dan kapabilitas strong leadership.

"Soso ini diharapkan dapat melakukan reformasi birokrasi secara cermat dan bijak, agar birokrasi pemerintahan Riau benar-benar berpikir dan berbuat serta memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Birokrat berkarakter Melayu yang memberikan tauladan serta karya nyata," paparnya.

Untuk dapat mengambil dana pusat ke Riau, tentu diperlukan sosok paham dan idealnya punya pengalaman langsung dengan proses penetapan kebijakan dan politik anggaran di nasional.

"Setidaknya figur yang memiliki jejaring nasional yg kuat dan luas diberbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dan yang lebih penting dari itu adalah kemampuan komunikasi diplomatif maupun pendekatan personal persuasif untuk menyakinkan pemerintah pusat bahwa Riau memerlukan dana pembangunan yang sangat besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan," ulasnya.

Terakhir, sambungnya, Riau memerlukan sosok yang dapat menjadi koordinator pembangunan antar daerah dan pemersatu semua share holder dan stake holder pembangunan.

"Penjabat Gubernur Riau harus mampu mengkoordinir dan berkolaborasi dengan para Bupati/Walikota, pembangunan di Riau harus dilakukan dengan sinergi dan kolaboratif (strategi pentahelix collaboration)," karanya

Untuk kesemua kriteria tersebut, kata Herwan, sosok Penjabat Gubernur Riau tentunya personal yang sangat paham dengan daerah Riau.

"Idealnya adalah Putera Melayu Riau yang memiliki historis dan ikatan emosional secara langsung dengan Riau. Hal ini tidak saja suatu keniscayaan, sebaliknya bukanlah berarti Riau menapikan nasionalisme dan kebhinekaan, namun adalah hal alamiah bahwa perbaikan nasib suatu kaum ditentukan oleh kaum itu sendiri, tersebab yang lebih tahu dan paham tentulah kaum itu sendiri," tukasnya.