PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih masih dilakukan jajaran Bawaslu di Riau. Meski tidak mendapatkan data yang dipegang jajaran KPU, para pengawas pemilu hingga di tingkat bawah punya cara untuk memastikan warga mendapatkan hak pilih.

Seperti di Kota Pekanbaru, posko kawal hak pilih dibuka secara mobile di tiap kecamatan. Untuk tingkat kota, jajaran Bawaslu membuka posko di area car free day (CFD), Ahad kemarin.

Anggota Bawaslu Riau Hasan menuturkan, Posko Kawal Hak Pilih yang tersentralisasi baru di Pekanbaru. Kalau kabupaten kota sifatnya mobile, ada yang ke pasar, ada yang ke sekolah.

Data yang dihimpun, di Pekanbaru Pengawasan Melekat (Waskat) pada 2.696 TPS yang tersebar di 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan di Kota Pekanbaru. Fokusnya pengawasan adalah memastikan kesesuaian prosedur coklit.

Ada beberapa permasalahan coklit antara lain, E-coklit sering eror, Pemilih sulit ditemui karena sedang bekerja, Data yang ada di pantarlih bukan berasal dari wilayah kerjanya (TPS lain), Pantarlih yang ditugaskan tidak sesuai dengan domisili, Rumah dalam keadaan kosong, tetapi didepan pintu terdapat striker (penghuni telah pindah) dan Warga meminta PKD meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT setempat," jelasnya.

Kemudian, ada persoalan yang dialami pengawas di lapangan, seperti beberapa rumah yang tidak ditempel stiker karena kehabisan stok, kemudian cuaca kurang mendukung, PKD sulit berkoordinasi dengan pantarlih serta terdapatnya perumahan elit yang susah didatangi karena dijaga oleh security.

Hasan menyebut, di Provinsi Riau rata-rata permasalahan sama seperti yang dialami jajaran Bawaslu Kota Pelabuhan.

"Hampir semua sama. Bahkan di provinsi lain, bukan di Riau, bahwa ada instruksi dari PPK agar tidak memberikan data pemilih kepada pengawas pemilu. Tapi di Riau tidak ada baik itu PPK atau jajaran KPU," kata Hasan, Senin (13/03/2023).

Lanjut Hasan, meski pun tidak punya data itu, Bawaslu tetap menjalankan proses pengawasan itu, khusus untuk pengawalan hak pilih dengan cara melakukan sampling data ke rumah-rumah.

"Kita dapat instruksi dari Bawaslu RI, dalam sehari ada 10 KK yang kita uji petik. Mudah-mudahan yang kita lakukan bisa meminimalisir warga masyarakat yang tidak masuk dalam DPT," kata Hasan.