SIAK (CAKAPLAH) - Wakil Bupati Siak Husni Merza mengikuti rapat koordinasi terkait upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI secara daring.

Dalam kesempatan itu, Husni Merza memaparkan kondisi di lapangan serta progres penanganan stunting dan miskin ekstrem di Siak. Dari hasil survei yang sudah dilakukan tim dari kementerian terkait program pengentasan masalah nasional itu, Husni menilai banyak yang kurang sinkron.

Seperti hasil survei dari Status Gizi Indonesia (SGI) beberapa waktu lalu yang menyatakan pada 2022 angka prevalensi Stunting di Siak meningkat jadi 22 persen. Padahal pada 2021 lalu masih di angka 19 persen.

Sedangkan hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), pada Agustus 2022 angka prevalensi stunting di Siak justru menunjukkan penurunan hingga 5,16 persen.

"Ini mengejutkan kami. Karena di 2021 Siak justru meraih penghargaan dari Pemprov Riau atas usaha, kreativitas dan inovasi dalam penurunan Stunting," kata Husni di Siak, Senin (13/3/2023).

Dari data E-PPGBM 2022 ditemukan sebanyak 1.538 Balita masuk ke data Stunting. Jika dibanding dengan data DTKS dan data kemiskinan ekstrem, hanya 135 Balita yang masuk ke dalam keluarga DTKS, dan 61 Balita masuk ke dalam keluarga miskin ekstrim.

"Kami juga sudah turun langsung ke lapangan untuk menjumpai 108 anak Stunting dari 601 sempel dari SGI. 2 anak tidak dijumpai Stunting dan ada 4 orang anak yang sedang dalam perawatan (sakit). Namun kami yakin angka Stunting di Siak tidak setinggi itu," ungkapnya.

Pada 2022, kata Husni yang juga Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Siak itu, sejumlah upaya dilakukan diantaranya membuat regulasi penurun angka Stunting melalui Perbup dan surat edaran, mereplikasi aplikasi Simpati dari Pemkab Sumedang, menjalin kemitraan dengan perusahaan untuk berkontribusi terkait dengan stunting, melibatkan PKK dan pihak swasta dalam pemberian makanan tambahan untuk Balita.

Husni juga menyampaikan di 15 Puskesmas se- Kabupaten Siak sudah tersedia alat USG, 425 Posyandu juga telah tersedia alat untuk mengukur secara akurat tinggi badan dan berat badan.

Kemudian terkait kemiskinan ekstrem, sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan dari 2021 sebesar 5,18 persen menjadi 5,07 persen di 2022. Dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kemenko PMK, ada 6.420 jiwa yang masuk kedalam kategori kemiskinan ekstrem di Siak.

"Dari data P3KE ada sekitar 67 ribu KK yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Ketika kami melakukan pemantauan di lapangan, ada 1.301 yang layak masuk ke dalam kemiskinan ekstrem dan 66.257 KK lagi tidak layak masuk ke dalam kemiskinan ekstrem," beber Husni.