PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa geruduk Gedung DPRD Riau, Kamis (16/3/2023). Massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Riau dan Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau (AMPR) ini menuntut legislatif membentuk pansus untuk mengusut kecelakaan kerja di lingkungan PT Pertama Hulu Rokan (PHR).

"Segera bentuk pansus, stop Bungkam," tulisan spanduk yang dibentang di pagar gedung DPRD Riau.

Tragedi di lingkungan kerja PT PHR sudah merenggut nyawa. Namun, massa aksi menilai belum ada tindaklanjut yang maksimal untuk menuntaskan persoalan ini.

"Kita menyuarakan ini kepada anggota dewan kita yang tertidur lama di sini," kata salah satu orator aksi.

Persoalan PT PHR ini memang menjadi perhatian belakangan ini. Sebab, kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan pelat merah itu beruntun terjadi.

Sebenarnya DPRD Riau telah beberapa kali memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jafee Suardi. Namun, yang bersangkutan selalu mangkir saat dipanggil DPRD Riau terkait beberapa kali insiden meninggalnya pekerja.

Wakil DPRD Riau Hardianto pun dibuat geram oleh manajemen perusahaan itu. Beberapa waktu lalu, Hardianto menyebut, seharusnya perusahaan pelat merah itu menunjukkan etika.

"Seharusnya PHR menunjukkan etika, sebagai BUMN yang punya hajat hadir dong. Tunjukkan political will, kita tidak menyerang PHR, tapi mencari benang merah yang terjadi," kata Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Rabu (1/3/2023).

Ia mengatakan, PHR memang mengirimkan utusan untuk hadir dalam rapat-rapat yang digelar DPRD Riau. Namun, Dewan menilai, perwakilan yang hadir ini tidak memiliki kapasitas untuk membuat kebijakan yang kongkret.

"Ketika yang hadir orang yang tidak bisa membuat keputusan, percuma rapat itu dilaksanakan. Nanti jawabnya kami sampaikan ke atasan. Kapan ada solusi?" kata Hardianto kesal.

Lanjut dia, Jafee sudah berulang kali diundang ke DPRD tak pernah datang. Kondisi yang berbeda dibanding ketika PHR akan melakukan peralihan dari Chevron pada Agustus 2021 lalu.

"Beberapa kali kawan-kawan komisi V komplain, sampai sekarang tak pernah datang," ungkap Hardianto.

Kata dia, kondisi ini mengindikasikan PHR tidak membenahi diri perihal keselamatan kerja. Padahal PT PHR sempat mengajukan diri menjadi tuan rumah bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"PHR belum berbenah, apa yang dulu dikerjakan Chevron, SOP, mekanisme kerja, manajemen itu belum kita adopsi," kata dia.

Politisi Partai Gerindra itu juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya sejumlah pekerja di lingkungan PT PHR. "Kejadian terakhir ini tiga nyawa melayang, duka nestapa itu dialami banyak orang. Anak, istri, dan banyak lainnya," kata Hardianto.