PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru, Agus Pramono menyarankan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Arifin HR terkait kisruh antara supir taksi konvensional dengan layanan transportasi berbasis aplikasi online.

Agus menyarankan agar Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menindak tegas sewa khusus online seperti Grab Car, Gojek, Uber dan Go Car jika belum memiliki izin.

"Kalau belum ada regulasi yang memperbolehkan, tindak saja. Kan belum ada aturannya. Jadi saran dari saya, Dishub Pekanbaru jangan ragu-ragu. Semua itu ada aturannya," kata Agus di hadapan para sopir taksii dan perwakilan organda, Senin (21/8/2017).

Ditambahkan Agus, agar layanan transportasi online yang ada di Pekanbaru tidak melakukan aktifitas terlebih dahulu, Ia meminta pihak terkait memanggil pengusaha layanan angkutan sewa khusus online ini.

"Kalau Dishub Pekanbaru tak tegas memang yang kasihan masyarakatnya. Jangan sampai konsumen malah dirugikan. Kalau layanan online ini belum miliki izin, panggil saja ketuanya dan meminta untuk menghentikan sementara aktifitas sampai ada izinnya," tegasnya.

Tidak hanya itu saja, Agus juga menyebut kedua belah pihak untuk bisa menahan diri dan tidak mengulang kembali bentrokan yang menyebabkan jatuhnya korban dan kerugian yang dialami para sopir taksi di Pekanbaru.

"Saya juga minta jangan saling serang menyerang. Jangan sampai saling ancam mengancam. Semua itu rekan-rekan kita juga. Sama-sama mencari rejeki untuk memberikan nafkah anak dan istri," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Pekanbaru, Arifin menyebut pihaknya akan segera memproses laporan dan pengaduan dari sopir taksi konvensional di Pekanbaru untuk selanjutnya dilaporkan ke Walikota Pekanbaru, Firdaus.

"Ini jadi pelajaran buat kita semua. Apa yang disampaikan oleh perwakilan sopir dan organda sudah kami catat untuk selanjutnya dilaporkan ke Walikota," kata Arifin sembari menyebut pihaknya menunggu keputusan dari Pemerintah apakah layanan angkutan berbasis online diperboleh atau tidak beroperasi di Pekanbaru.

Sementara itu, perwakilan Organda Pekanbaru, Agus Sikumbang, menilai ada persaingan tidak sehat dalam kasus ini sehingga menyebabkan adanya supir taksi yang mengalami tindakan anarkis. Oleh sebab itu Organda meminta agar Pemko menghentikan seluruh aktivitas taksi online di Pekanbaru.

"Kita juga minta Pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang bisa berimbang. Supaya persaingan bisnis taksi online dan konvensional sehat," kata Agus saat hearing dengan DPRD Pekanbaru.

Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel menyampaikan bahwa hasil hearing ini harus menjadi catatan bagi pemerintah. Dishub selaku leading sektor secepatnya harus bisa membentuk tim yang bisa mengatasi konflik ini.

"Kita memang tahu bahwa untuk menertibkan taksi online tersebut sulit karena belum ada regulasinya, tapi harus ada jalan keluar secepatnya agar tidak terjadi konflik yang berlarut," papar Roni.

Roni juga meminta baik kepada sopir taksi konvensional dan online bisa menjaga situasi kondusif. Sebagai ibukota provinsi Pekanbaru harus jadi percontohan sistem transportasi yang baik.