PEKANBARU (CAKAPLAH) - Rusaknya Payung elektrik Masjid Agung Annur beberapa waktu lalu menimbulkan spekulasi bahwa ada kejanggalan di dalam proyek senilai Rp42 miliar itu. Sejumlah kalangan bereaksi agar kasus ini diusut tuntas.

Pengamat Kebijakan Publik M Rawa El Amady menyebut, harus ada tindakan hukum untuk menelusuri proyek tersebut. Apalagi, proyek tersebut sempat mengalami keterlambatan atau tidak selesai sesuai jadwal.

"Kita minta kepada badan hukum yang terkait dengan itu, baik KPK atau kejaksaan untuk memeriksa spek bahan payung itu, cocok atau tidak," kata Rawa, Selasa (28/3/2023).

Ia menduga sejak awal perencanaan proyek tersebut sudah bermasalah. Ia juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang ingin mempercantik Masjid Agung Annur malah mencoreng nama baik pemerintah.

"Jadi kita minta untuk diperiksa itu. Kerusakan ini disebabkan oleh apa? Apakah karena speknya tidak sesuai. Karena ada kemungkinan pengurangan spek. Atau memang perencanaannya yang tidak matang," kata dia.

"Itu programnya masjid, tujuannya kan bukan hanya menyelamatkan nama baik pemerintah yang memberikan itu, tapi juga umat Islam. Jadi memang dengan kejadian itu, memalukan umat Islam dan memalukan pemerintah juga. Apalagi kalau itu terindikasi ada pengurangan spek, itu harus diambil tindakan jalur hukum yang tepat," paparnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PAN DPRD Riau Mardianto Manan mengatakan, perlu dibentuknya tim independen yang mengkaji kualitas payung raksasa tersebut. Pembangunan enam buah payung yang menghabiskan dana Rp42 miliar itu dirasa terlalu mahal. Sementara, kualitas payung yang dipasang dinilai buruk lantaran rubuh setelah diterpa hujan dan angin kencang.

"Saya ragukan kualitas konstruksi dari alat (payung) yang akan dibangun tadi itu. Apakah bahannya mungkin, atau tulang-tulangnya, atau mungkin bahan besinya dan lain-lain. Saya rasa ini perlu dikaji oleh tim independen yang ahli konstruksi dan ahli pengadaan barang dan jasa," kata Mardianto, Selasa (28/3/2023).

Mardianto menyebut pengkajian tidak bisa diserahkan kepada Dinas PUPR Pemprov Riau seluruhnya. Ia khawatir akan membela kontraktor yang mengurusi pembangunan payung tersebut.

"Saya pikir mungkin (Dinas PUPR) akan berpihak ke situ (kontraktor) karena bagaimanapun antara pemberi tender dan pemenang tender pasti nanti, saya menduga, ada 'main-main mata'. Jadi serahkan pada tim independen yang ahli," kata dia.

Mardianto menambahkan, pembangunan payung raksasa yang terinspirasi dari payung di Masjid Nabawi itu tidak hanya dilakukan oleh Provinsi Riau, tapi juga di beberapa daerah lain di Indonesia. Namun anggaran di Riau jauh lebih besar.

"Nilai proyek Rp42 miliar ini kan sebenarnya ada standardisasi, ada mungkin pengadaan itu yang mengharuskan dananya segitu. Paling-paling kita bisa membandingkan dengan tempat lain yang konon kabarnya Riau jauh lebih besar dibandingkan tempat lain itu. Tempat lain justru dengan Rp10-15 miliar saja sudah bisa (dibangun). Apalagi ini hanya enam payung keluar Rp42 miliar, karena itu perlu dilakukan kajian-kajian," paparnya.