ROHUL(CAKAPLAH)-Malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih. Peribahasa tersebut sepertinya cocok menggambarkan nasib 23 orang guru honorer Prioritas 1 di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau yang sebelumnya dinyatakan lulus Pasing Grade penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bagaimana tidak, asa menjadi PPPK yang sempat menyala kini harus sirna, lantaran terbitnya surat pembatalan penempatan pelamar prioritas (P1) pada Seleksi Guru ASN-PPPK 2023 oleh Kemendikbudristek tanpa adanya alasan yang jelas.

Merasa ada kejanggalan terkait pembatalan penempatan tersebut, 23 guru Honorer ini mengadukan nasib mereka ke DPRD Rohul. Mereka meminta DPRD bersama Pemkab Rohul dapat memfasilitasi permasalahan mereka dan mendesak pemerintah pusat segera mencabut surat pembatalan penempatan guru honorer yang dinyatakan lulus passing grade.

"Berdasarkan janji dari pemerintah para guru honorer yang lulus passing grade akan langsung mendapatkan penempatan. Informasi tersebut juga sudah dimuat dalam SSCASN di akun mereka masing-masing. Tapi kenyataannya, kenapa kami sudah lulus passing grade tiba-tiba penempatan kami dibatalkan," ujar Maradona, salah seorang guru yang penempatannya dibatalkan.

Selain pembatalan yang terkesan dilakukan sepihak, para guru honorer ini juga mengeluhkan sulitnya mencari informasi apa sebenarnya yang menjadi alasan pembatalan tersebut.

Meskipun sudah berupaya mencari jawaban ke Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, namun kedua instansi tersebut tak bisa memberi jawaban pasti.

"Pembatalan kami terima tanggal 6 Maret, sudah lama saya tunggu tapi yang saya terima pembatalan, padahal saya lulus passing grade. Saya sudah seperti orang gila mencari info. Ada memang nomor yang bisa dihubungi dalam surat pengumuman itu, namun penjelasannya tidak memuaskan dan kita seolah-olah dipaksa menerima penjelasannya," ujar Fatimah Nur Afni salah seorang guru honorer.

Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra meminta Disdikpora Rohul membantu permasalahan 23 tenaga honorer P1. Pasalnya saat ini 23 guru honorer P1 ini berjuang sendiri-sendiri memperjuangkan nasib mereka melalui mekanisme masa sanggah di akun masing-masing.

"Saya minta Disdikpora dan BKPP segera Berkoordinasi dengan panitia seleksi terkait permasalahan 23 Guru Honorer P1 yang dibatalkan penempatan PPPK nya. Karena banyak kejanggalan, seperti tidak jelasnya kriteria diterima dan tidak diterima, sementara BKPP dan Disdikpora tidak memiliki informasi yang cukup merespon keluhan para guru P1 ini," ujar Novliwanda, Rabu (29/3/2023).

Novliwanda juga mengkritik penyelenggaraan seleksi PPPK Guru Honorer yang ia nilai tidak transparan dan berantakan, sehingga memunculkan asumsi seleksi ini bisa diotak- atik.

Disdikpora Rohul segera Kordinasi dengan Kementerian

Menjawab keluhan tersebut, Kepala Disdikpora Rohul berjanji segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan. Namun sebelum itu, Disdikpora terlebih dahulu menampung seluruh Aspirasi dari Guru Honorer P1.

"Bukan kita tidak tahu tetapi semua rekrutmen itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat, makanya kalau kami yang jawab kesannya menebak-nebak. Sebaiknya kita tunggu jawaban kementerian. Apa yang membatalkan," cakap Kadisdikpora Rohul, Margono.

Margono menjelaskan, dalam rekrutmen PPPK Guru Honorer ini, Disdikpora hanya bersifat menyiapkan data-data serta mengusulkan kebutuhan. Sementara untuk proses seleksi hingga hasil dilaksanakan oleh pusat.

"Dari hasil Seleksi PPPK tahun 2021, lanjut Margono, terdapat 675 yang lulus. Namun dari jumlah tersebut, hanya 592 yang bisa ditempatkan. Dimana dari jumlah tersebut 3 orang tidak melengkapi syarat dan meninggal dunia sehingga yang keluar penempatannya sebanyak 589 orang," terang Margono.