Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Zulfadli melalui Kabid Produksi, Vera Virgianti mengatakan, target PSR seluas 10.550 Ha tersebut terbagi untuk 10 kabupaten/kota di Riau. Dimana hanya dua kabupaten/kota yang tidak mendapatkan target PSR, yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Target PSR di Riau untuk tahun 2023 ini sebesar 10.500 Ha. Target ini tersebar di 10 kabupaten/kota di Riau," kata Vera, Senin (15/5/2023). 

Adapun target PSR untuk kabupaten Kampar seluas 1.500 Ha, Rokan Hulu 2000 Ha, Rokan Hilir 450 Ha, Pelalawan 3.200 Ha, Siak 1000 Ha.

Kemudian Bengkalis 500 Ha, Kuantan Singingi 450 Ha, Indragiri Hulu 500 Ha, Indragiri Hilir 450 dan Kota Dumai 500 Ha.

Vera menjelaskan, tujuan PSR adalah penggantian tanaman kelapa sawit yang sudah tidak lagi produktif, dan bukan membuat perkebunan sawit baru.

"Untuk PSR ini pemerintah pusat menganggarkan Rp30 juta per hektare yang sebelumnya Rp25 juta, dimana satu petani maksimal mendapatkan bantuan empat hektare. Dana itu dari BPDPKS yang sumber dananya berasal dari pungutan ekspor," jelasnya.

Sedangkan untuk kriteria sawit yang direplanting, yakni umur kelapa sawit diatas 20 tahun, kemudian tanaman kelapa sawit yang penghasilannya tidak sampai 10 ton per tahun, dan kebun sawit yang bibitnya tidak unggul.

"Kalau masuk kriteria diatas, bisa mendapatkan dana PSR. Dan bantuan Rp30 juta per hektare ini bentuknya hibah langsung ke petani, dan tidak ada melewati Dinas Perkebunan Riau. Jadi nanti BPDPKS melakukan MoU dengan koperasi atau kelompok tani, dan bantuan langsung masuk ke rekening masing-masing petani," tutupnya.