PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi V DPRD Riau menyoroti beberapa persoalan yang terjadi tiap tahun terakait penerimaan peserta didik baru (PPDB). Salah satu yang menjadi perhatian adalah tidak seimbangnya jumlah kelulusan dengan pembangunan unit sekolah baru (USB).

"Di Pekanbaru ini angka pertumbuhan siswa dengan angka pertumbuhan sekolah itu tidak imbang, artinya siswanya lebih banyak daripada jumlah (yang bisa ditampung) sekolah," kata Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati, Selasa (16/5/2023).

Persoalan lain adalah jalur zonasi atau lokasi tempat tinggal anak dengan sekolah juga sering menjadi masalah. Setiap tahun ada saja laporan dari orang tua peserta didik yang tidak diterima meskipun rumah mereka berada persis di belakang sekolah.

Ade juga menyebut ada sekolah-sekolah tertentu yang lokasinya beririsan dengan beberapa kelurahan sekaligus. Ade meminta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau untuk membuat kebijakan yang bisa mengakomodir persoalan tersebut.

"Agar setiap anak tetap bisa bersekolah khususnya bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu," kata dia.

Ia menyebut, anak kurang mampu atau jalur afirmasi ini sudah dibincangkan dengan Kadisdik Riau. Bagaimana ada kebijakan afirmasi bagi anak-anak tidak mampu yang tidak tertampung di negeri bisa diterima di swasta.

"Dengan biaya dari pemerintah provinsi, tentu dengan melengkapi persyaratan-persyaratan tertentu," kata dia.