PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution memaparkan sejumlah inovasi dalam penilaian percepatan penurunan stunting. 

Pemaparan disampaikan langsung di hadapan tim Provinsi Riau di ruang pertemuan Hotel Aryaduta, Kamis (25/5/2023). 

"Hari ini Pemprov Riau melakukan penilaian terhadap 8 aksi konvergensi stunting. Jadi ada perencanaannya, musyawarahnya, intervensi yang dilakukan kemudian inovasi yang dilakukan atau review terhadap data stunting yang ada," ujar Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Kamis (25/5/2023).

Ia mengatakan untuk mengentaskan stunting ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan antara lain Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). 

"Untuk program ini dana dikumpulkan dari masyarakat, kemudian kelompok pendamping membuat sarapan pagi untuk anak-anak. Kemudian ada juga Bosilo, yang anak-anak susah makan, dibuatkan bola singkong dan ikan lele (Bosilo) sehingga anak-anak tersebut mau makan. Dan itu sehat," ungkapnya.

Inovasi selanjutnya adalah Cerenting, atau Celengan Remaja Stunting. Ini adalah inovasi remaja di semua wilayah kota Pekanbaru.

"Jadi jika ada masyarakat yang masukkan uang ke cerenting ini akan dikelola remaja dan kemudian dibagikan ke keluarga yang masuk kategori stunting. Bukan hanya dengan pakai tabungan manual, pakai QRIS juga bisa dan kita awasi dengan baik. Dijamin sampai ke anak-anak," ucapnya.

Selain itu lanjut Sekda, dalam mempercepat penurunan stunting pihaknya juga sudah melaunching program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

Pemko Pekanbaru sudah menetapkan 115 Bapak Asuh Anak Stunting dari baik seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat hingga Forkopimda. Bantuan telah diserahkan Bapak Asuh Anak Stunting tahap pertama kepada 115 anak berisiko stunting senilai Rp500.000. Bantuan itu berupa telur, beras, susu, dan makanan bergizi lainnya. Intervensi stunting ini dilakukan selama enam bulan. 

"Jadi, setiap anak mendapat bantuan Rp3 juta selama enam bulan itu. Pada September atau Oktober, kami harap angka stunting menurun, di bawah rata-rata nasional yaitu di bawah 16 persen," harap Indra Pomi. 

Meski begitu, pemko tetap melakukan pendampingan terhadap keluarga-keluarga berisiko stunting, baik remaja putri yang akan menikah maupun keluarga berkemampuan ekonomi rendah. Agar, bayi yang lahir tidak stunting. "Makanya, kami melalukan penanganan stunting dengan baik dan terukur," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan bahwa penilaian kinerja yang dilaksanakan hari ini menjadi sangat penting sebagai hasil kinerja dari pembinaan dan pengawasan pemerintah dan komitmen kepada daerah dalam pencegahan stunting. 

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Riau adalah 17 persen, lebih baik dibanding tahun 2021 sebesar 22,3 persen. 

"Berdasarkan skema perhitungan target nasional, untuk mencapai angka 14 persen di tahun 2024, maka pencapaian Riau dengan skenario intervensi telah memenuhi untuk mencapai target tersebut," ujar Gubernur Syamsuar. 

Stunting, kata Gubri, merupakan ancaman terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing terhadap pembangunan sumber daya manusia, sebagai dampak dari terganggunya pertumbuhan otak dan perkembangan metabolisme tubuh dalam jangka panjang. "Oleh karena itulah, stunting menjadi isu prioritas pemerintah Provinsi Riau," ucapnya.