PEKANBARU (CAKAPLAH) - Setelah dua jam menunggu rapat perundingan, para buruh PT Duta Palma Nusantara (DPN) yang tergabung di Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kuansing akhirnya mendapat kejelasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau.

Setidaknya ada 11 poin hasil perundingan antara perwakilan SBSI Riau, SBSI Kuansing, dan perwakilan buruh PT DPN Kuansing bersama Kepala Disnakertrans Riau, Rasidin Siregar berserta jajaran.

Sebelum hasil rundingan disampaikan, Kepala Disnakertrans Riau Rasidin Siregar mengatakan, ‎apapun hasil perundingan yang disampaikan merupakan untuk kebaikan bersama, agar bisa dilaksanakan secara bersama.

"Namun semua itu tidak ada gunanya, tanpa ada dukungan dari para buruh dan SBSI. Yang penting komunikasi dan koordinasi harus terjalin untuk memperjuangkan tuntutan para buruh. Saya yakin ini bisa dilaksanakan beberapa hari atau minggu ke depan," kata Rasidin.

Karena itu, Rasidin berharap kepada para buruh dan SBSI Kuansing untuk tetap menjaga stabilitas industri dan tetap bekerja sesuai kewajiban masing-masing. Menurutnya, selisih pendapat boleh-boleh saja, asalkan tetap bekerja seperti biasa.

Sementara itu, Dewan Penasehat Wilayah (DPW) SBSI Provinsi Riau, SW Gultom menyampaikan ‎jika tuntutan para buruh tidak dapat dipenuhi, maka pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran ke PT DPN.
‎
"‎Perjuangan belum berhenti di sini kawan-kawan. Orang bisa berhenti kalau sudah mati, selama kita masih hidup perjuangan tetap berlanjut. Yang penting semua harus tertib dan teratur," harapnya.

"Mereka ini ada yang sudah 2 tahun dirumahkan tak digaji, ada yang kerja tapi gaji dipotong. Parahnya lagi para buruh tidak dimasukan BPJS kesehatan maupun tenaga kerja. Itu sama saja kerja paksa," tegasnya.
‎
Berikut 11 poin hasil perundingan SBSI, buruh dan Disnakertrans Riau:

1. Kasus BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh pegawai Disnakertrans Riau

2. Perhitungan kekurangan upah minimum sektor perkebunan, pengawas sudah mengeluarkan nota pemeriksanaan I dan II. Apabila tidak dilaksanakan hingga akhir Agustus 2017, maka akan dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan berlaku.

3. Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) akan difasilitasi Disnakertrans Riau.

4. Alat perlindungan diri dan alat kerja dibebankan sepenuhnya ke perusahaan.

5. Bonus buruh akan diproses mediator Kuansing bekerjasama dengan Disnakertrans Riau.

6. Untuk pemotongan upah yang dikaitan dengan target akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh pengawas Ketenagakerjaan dan harus diluruskan sesuai undang-undang berlaku‎.

7. Buruh yang bekerja di hari libur resmi upahnya dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎8. Keterbukaan informasi Disnakertrans Riau kepada serikat buruh.

9. Mengenai penerangan listrik di kebun akan diimbau kepada perusahaan untuk segera dialiri listrik kembali dan akan diimbau secara tertulis Disnakertrans Riau.

10. ‎Kasus buruh yang meninggal atau kecelakaan kerja akan diperiksa ulang untuk mendapat santunan sesuai aturan berlaku.

11. Dalam proses pemeriksaan ini, perusahaan dilarang melakukan tekanan kepada SBSI dan buruh harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang karyawan sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku. Amin