Konflik kepengurusan LAM Riau menggelinding ke LAM Rokan Hulu. Dua versi kepengurusan LAM Rohul bakal menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di 2 tempat berbeda di hari yang bersamaan pada Rabu (21/9/2022).

Amar putusan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru terhadap gugatan LAM versi Syahril Abubakar dengan tergugat Raja Marjohan Cs tampaknya tidak menyudahi polemik. Bahkan, tampaknya akan berlanjut.

Ketua Umum DPH LAM Riau periode 2017 - 2022 yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Agung (DPA) versi Mubes Dumai, Tan Seri Syahril Abubakar mengatakan, bahwa terjadinya dualisme di tubuh LAM Riau, karena dirinya dikudeta.  

Kuasa Hukum Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) kubu Raja Marjohan Yusuf, Aziun Asyaari membantah pernyataan dari kuasa hukum Lembaga Adat Melayu Riau versi Syahril Abubakar, yang menilai banyak kejanggalan dalam putusan sela Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap tuntutan penggugat.

Kuasa Hukum Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau versi Syahril Abubakar, Wismar angkat bicara terkait amar putusan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru terhadap gugatan yang dilayangkan pihaknya kepada tergugat LAM versi Marjohan Cs yang menggelar Mubeslub.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung (DPA) Lembaga Ada Melayu Riau (LAMR) versi Mubes Dumai, sekaligus Ketua Umum DPH LAM Riau periode 2017 - 2022, Tan Seri Syahril Abubakar angkat bicara terkait amar putusan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap gugatannya terhadap kubu Raja Marjohan Cs.

Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengeluarkan tiga amar putusan terkait gugatan Syahril Abu Bakar, bahwa PN Pekanbaru belum berwenang untuk mengadili.

Persatuan Golf Indonesia (PGI) Riau dijatuhi sanksi adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau karena membiarkan biduan seksi berjoget erotis di acara penutupan Golf Turnamen Gubernur Cup XXX. PGI Riau dipaksa membuat kenduri adat dengan memotong seekor kerbau.

dalam ratusan perusahaan yang terdata, terdapat nama subyek hukum, Lembaga Adat Melayu di dalam data tersebut. Dengan rincian jenis kegiatan lahan masyarakat, wilayah administratif Riau.

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) hanya memberi sanksi berupa satu ekor kerbau dan lima lembar kain putih kepada pengurus Persatuan Golf Indonesia (PGI) Riau.

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) hanya memberi sanksi berupa saat ekor kerbau dan lima lembar kain putih kepada pengurus Persatuan Golf Indonesia (PGI) Riau.  

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, total 2,2 juta hektare kawasan hutan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan tanpa izin di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah.  

Persatuan Golf Indonesia (PGI) Provinsi Riau mengaku salah dengan adanya joget erotis dalam suatu acara cabang olahraga (cabor) tersebut baru-baru ini. Untuk itu mereka siap menerima sanksi adat sepatutnya dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Adat (DPA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) versi Mubes Dumai, Tan Seri Syahril Abu Bakar angkat bicara terkait pernyataan Gubernur Riau Syamsuar tentang marwah Melayu pada acara yang digelar LAM versi Raja Marjohan Yusuf

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau. Dalam UU tersebut Provinsi Riau disebutkan ‘menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan’.

Tim advokat LAMR versi Raja Marjohan Yusuf, Aziun Asyaari SH MH membantah pernyataan pihak pengugat Syahril Abu Bakar yang mengatakan bahwa dalam sidang mediasi pada Kamis pekan lalu, prinsipal dari tergugat tidak hadir, dan hal itu yang menjadi dasar kubu Syahril untuk tidak melanjutkan jalan damai.

Ketua Dewan Pimpinan Agung (DPA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Riau versi Mubes Dumai, Tan Seri Syahril Abubakar mengaku akan mengambil sikap tegas terkait persoalan Pemprov Riau yang menyerahkan gedung LAM ke kubu Marjohan, padahal sedang dalam sengketa di pengadilan.

Babak demi babak terus tersaji dalam perseteruan dualisme Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) yang saat ini sudah masuk dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyerahkan aset berupa Balai Adat di Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) kepada pengurus LAMR versi Mubeslub, Jumat (22/7/2022).

Kuasa Hukum LAM versi Syahril Abu Bakar, Wismar mengatakan, bahwa sidang lanjutan dari gugatan kliennya terhadap lima orang tergugat, akan dilanjutkan pada Kamis (21/7/2022) mendatang.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung (DPA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Tan Seri Syahril Abu Bakar, mengusulkan agar Pertamina Hulu Rokan (PHR) mendirikan Politeknik Perminyakan di areal Blok Rokan.

Tan Seri Syahril Abu Bakar akhirnya angkat suara terkait pihaknya yang disebut tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan aset gedung LAM Riau ke Pemprov.

Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Riau selaku pengguna barang Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) akan mengganti kunci Balai Adat LAMR.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Kebudayaan dan Biro Hukum Setdaprov Riau melakukan penyerahan aset gedung untuk Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), di Jalan Diponegoro Pekanbaru, Selasa (5/7/2022).

Masa jabatan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar akan berakhir pada ujung tahun 2023 karena percepatan Akhir Masa Jabatan (AMJ) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung (DPA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Tan Seri Syahril Abubakar memuji langkah Presiden Jokowi yang membawa misi mendamaikan Rusia - Ukraina dalam lawatannya ke Eropa.

Ketua Umum DPA Lembaga Adat Melayu Riau periode 2022 - 2027, Syahril Abubakar, buka suara terkait Asisten I Setdaprov Riau, bersama beberapa perangkat OPD  yang  menggelar rapat di luar gedung Balai Adat Lebaga Adat Melayu Riau (LAMR), karena tidak bisa masuk ke balai adat karena digembok

Sejak perselisihan dualisme kepengurusan, Balai adat LAM Riau masih digembok oleh pihak Syahril Abubakar.

Ada pemandangan menarik dari gedung LAM Provinsi Riau di Jalan Diponegoro sejak beberapa waktu terakhir. Dimana, terlihat ada dua baliho di sisi kanan dan kiri gerbang masuk gedung Balai Adat tersebut.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung (DPA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Tan Sri Syahril Abubakar meminta, kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk mencairkan anggaran bagi LAM Riau.

Ketua Umum DPA LAMR, Tan Sri Syahril Abubakar angkat bicara terkait Pengurus LAMR versi Mubeslub LAMR yang hendak menduduki Balai Adat LAMR di Jalan Diponegoro.

Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) versi Mubeslub mengaku telah menerima Surat Keputusan (SK) Gedung Balai Adat LAMR, Kamis (2/6/2022).

Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) versi Musyawarah Besar Luar Biasa Lembaga Adat Melayu Riau (Mubeslub LAMR) menduduki Balai Adat LAMR di Jalan Diponegoro Pekanbaru, Kamis (2/6/2022).

Ketua Umum FKPMR Chaidir mengemukakan pendapatnya terkait kondisi terkini dualisme di tubuh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

LAMR versi Mubeslub, menanggapi pernyataan Ketua DPA LAM Riau versi Mubes Dumai, Syahril Abubakar terkait nama dan lambang LAMR yang telah didaftarkan ke Dirjen Haki.

Persoalan di Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) memasuki babak baru. Kepengurusan LAMR versi Mubes Dumai, mendaftarkan nama serta logo LAMR ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (Haki).

Tan Sri Syahril Abubakar mengatakan, bahwa pihaknya bersyukur bahwa baik usulan gubernur maupun calon Pj kepala daerah di luar usulan gubernur, merupakan putra - putra terbaik melayu Riau.

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) merasa tersentak mendengar Datuk Seri Ulama Setia Negara Abdul Somad yang biasa dipanggil dengan UAS dicegah masuk ke Singapura.  

Hari Raya Adat yang sudah menjadi tradisi di kawasan Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Riau, layak menasional karena kaya dengan pesan-pesan kearifan lokal yang dapat menjadi pembentukan karakter bangsa.

Ketua Umum DPA LAM Riau versi Mubes Dumai, Syahril Abubakar mengatakan, banyak regulasi yang dilanggar dalam Mubeslub versi Marjihan sampai dikukuhkannya kepengurusan di Balai Serindit kemarin.

Datuk Seri Marjohan Yusuf dikukuhkan sebagai ketua umum Majelis Kerapatan Adat (MKA), dan Datuk Seri Taufik Ikram Jamil dikukuhkan sebagai Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR.

Papan bunga dari empat lembaga negara serumpun itu berjejer di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, persisnya di depan Gedung Daerah Provinsi Riau.

Pengukuhan pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) masa khidmat 2022-2027 digelar di Gedung Daerah, Jumat (29/4/2022), bukan di Balai Adat Melayu Riau yang merupakan sekretariat LAMR.

Syahril Abubakar angkat bicara terkait pengukuhan tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak mengakui LAM versi Marjohan tersebut.

Gubri Syamsuar resmi mengukuhkan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Masa Khidmat 2022-2027, Jumat (29/4/2022).  

Sah, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengukuhkan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Masa Khidmat 2022-2027 dijadwalkan, Jumat (29/4/2022). Pengukuhan juga dihadiri Wakil Gubri Edy Natar Nasution.

Pengukuhan Majelis Kerapatan Adat (MKA) dan Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) masa khidmat 2022-2027 dijadwalkan Jumat (29/4/2022) siang.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Syahril Abubakar meradang dengan pernyataan tokoh Riau yang juga mantan Gubernur Riau Wan Abubakar, yang meminta membatalkan musyawarah besar (Mubes) LAMR di Dumai, Rabu (20/4/2024) besok.

Perseteruan yang terjadi antara pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) versi Syahril Abubakar dengan Marjohan Yusuf hasil Mubeslub, mendapat sorotan dari banyak pihak. Salah satunya Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti.

Pasca Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengeluarkan surat permintaan pengosongan gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang bereda di jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, saat ini kondisi balai adat masih terlihat sepi.

Pimpinan terpilih Musyawarah Besar Luar Biasa Lembaga Adat Melayu Riau (Mubeslub LAMR), Datuk Seri H Raja Marjohan Yusuf dan H Taufik Ikram Jamil, menemui pendiri LAMR Datuk Seri OK Nizami Jamil di kediamannya, Senin (18/4/2022).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk mengosongkan gedung LAMR di jalan Diponegoro Pekanbaru

Tokoh Masyarakat Riau yang juga merupakan Anggota DPR RI Dapil Riau, Achmad meminta segala permasalahan dan pertikaian di tubuh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau harus segera disudahi.

Tudingan Mubeslub LAM Riau karena intervensi Gubri mendapat tanggapan dari Pemprov Riau melalui Kepala Dinas Kebudayaan Pemprov Riau, Datuk Raja Yoserizal Zen, yang juga merupakan pengurus MKA LAM Riau.

Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) Riau dibawah kepemimpinan Datuk Syahril Abubakar angkat bicara terkait hasil Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) yang digagas oleh Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau, di Pekanbaru, Sabtu (16/4/2022).

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti Datuk Seri Muzamil secara tegas menolak pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) LAMR yang digelar di salah satu hotel di Pekanbaru, Sabtu (16/4/2022).

Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri Syahril Abubakar mengatakan bahwa Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) LAM Riau yang diadakan oleh Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau kental dengan campur tangan dari Gubernur Riau Syamsuar.

Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menggelar Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) di Hotel Alpha, Pekanbaru.

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Syahril Abubakar menyampaikan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada LAMR Kabupaten/Kota karena Musyawarah Pimpinan (Muspim) LAMR Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Besar (Mubes) LAMR, yang digelar di Balai Adat Melayu Riau, 11-12 April 2022.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri Raja Marjohan mengatakan, jika Musyawarah Besar (Mubes) LAMR dipercepat dilaksanakan, maka kegiatan tersebut dinilai tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART yang berlaku.