MERANTI (CAKAPLAH) - Awal tahun ini, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti mengujungi DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Jumat (5/01/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi mengenai optimalisasi fungsi DPRD.

Kunjungan ini dipimping langsung Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Tengku Mohd Nasir SE. Dia didampingi sejumlah anggota lainnya, Muzamil MM, Eka Yusnita, Dr M Tartib, Tengku Zulkenedi Yusuf dan Pandumaan Siregar.

Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini mendiskusikan berbagai aspek yang berkaitan dengan peran DPRD. Seperti panggaran, legislasi, dan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah. Mereka juga melakukan pertukaran pengalaman dan best practice dengan pihak terkait di tempat yang dikunjungi. Kunjungan ini merupakan langkah proaktif dalam meningkatkan efektivitas serta relevansi peran DPRD dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Kata Mohd Nasir, langkah ini dipandang penting guna memastikan bahwa DPRD dapat berperan secara optimal dalam mewakili kepentingan masyarakat. Selain itu juga untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah, serta menyumbangkan ide-ide konstruktif dalam pembangunan daerah. Diharapkan kunjungan ini dapat memberikan wawasan baru dan strategi yang efektif dalam memperkuat peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang responsif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Disampaikan Politisi PDI-P ini lagi, kunjungan kerja DPRD dalam rangka konsultasi optimalisasi fungsi bidang hukum dan pemerintahan adalah langkah penting untuk memperkuat peran legislatif dan pengawasan DPRD dalam pemerintahan daerah. Dalam kunjungan ini, anggota DPRD berinteraksi dengan para ahli dan praktisi di bidang hukum dan pemerintahan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran DPRD dalam sistem tata kelola pemerintahan.

Diskusi yang dilakukan selama kunjungan mencakup berbagai topik, seperti peran DPRD dalam proses legislasi, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan upaya-upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Melalui pertukaran pengalaman dan pandangan, diharapkan kunjungan ini dapat menghasilkan rekomendasi dan strategi yang dapat membantu DPRD dalam meningkatkan efektivitasnya sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Dengan demikian, kunjungan ini menjadi salah satu langkah konstruktif dalam upaya DPRD untuk terus memperbaiki diri dan memenuhi tuntutan peranannya sebagai lembaga legislatif yang bertanggung jawab dan efektif dalam menjalankan fungsinya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Dikatakannya lagi, memperbaiki kinerja DPRD dalam hal hukum dan pemerintahan adalah langkah penting untuk mengawal jalannya roda pemerintahan secara efektif dan efisien. Dengan memperkuat pemahaman tentang aspek hukum dan proses pemerintahan, DPRD dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, mengidentifikasi potensi perbaikan dalam peraturan daerah, serta menegakkan prinsip-prinsip good governance.

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja DPRD dalam bidang hukum dan pemerintahan dapat meliputi peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan pendidikan, peningkatan keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta peningkatan kerjasama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan DPRD dapat menjadi mitra yang lebih efektif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, serta dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhitungkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh," kata Tengku Mohd Nasir.

"Dengan menjaga keseimbangan antara fungsi legislasi dan pengawasan, DPRD dapat menjadi lembaga yang efektif dalam menjalankan kontrol terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh Bupati. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mereka wakili," tambahnya. (Advertorial)