PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kekalahan di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tampaknya tak membuat para politisi di Riau patah arang. Sejumlah nama yang kalah Pileg kini mulai mengincar kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Catatan CAKAPLAH.com, sejumlah nama dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang gagal untuk periode 2024 - 2029 bersiap maju Pilkada.

Figur yang mengincar kursi Gubernur Riau, ada nama Politisi Demokrat M Nasir, Politisi Golkar Idris Laena dan HM Harris.

Selanjutnya ada nama politisi PAN Ade Hartati, Politisi Golkar Ida Yulita Susanti, Politisi PAN Irvam Herman, yang bakal maju Pilwako Pekanbaru. Kemudian Markarius Anwar politisi PKS yang bersiap maju di Siak, Syamsurizal politisi PAN bersiap maju di Rohul.

Selain itu, beberapa politisi lain yang gagal di beberapa daerah di Riau juga bersiap untuk maju Pilkada. Lantas bagaimana peluangnya?.

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Riau Dr Tito Handoko, para Caleg gagal yang hendak maju di Pilkada merupakan Caleg yang kurang sadar diri.

"Kalau menurut saya caleg yang gagal di Pileg mencoba peruntungan di Pilkada itu kuang sadar diri. Kurang mengukur bayang bayang. Makanya seharusnya, seorang politisi harus mampu mengukur bayang-bayang walaupun itu hanya cek ombak," katanya kepada CAKAPLAH.com, Rabu (17/04/2024).

Tito mengatakan,hampir semua partai politik itu ukurannya hampir sama, antara lain kualitas individu baik terkait kemampuan elektabilitas, popularitas dan finansial.

"Jangan sampai maju sia-sia. Karena kan ini tidak lagi ukuran batu loncatan Pemilu, kalau dulu (2019) iya maju Pilkada kalah bisa jadi batu loncatan ke Pileg. Kalau sekarang Pemilu telah usai, jadi partai politik akan mencari kader terbaik dan potensial. Sementara kadang-kadang para kader menganggap dirinya potensial semua, sementara kemanpuanya yak ada, kalau dia potensial dan bagus tentu menang waktu Pilegnya," tegas Tito.

Tito mengatakan, memang sah-sah saja para politisi yang kalah di Pileg maju di Pilkada, namun tentu memang harus ada tolok ukur.

"Saya pikir partai politik cukup rasional untuk mengusung Cakada (calon kepala daerah). Tak sembarang juga partai memberikan perahu secara cuma-cuma maupun berbayar itu, karena partai kan ingin mengusung dam ingim menang," katanya.**