PEKANBARU (CAKAPLAH) - Permintaan penundaan pemberian vaksin Measles Rubella (MR) kepada anak-anak juga disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru dan MUI Rokan Hilir.

MUI Pekanbaru bahkan telah mengirimkan surat ke Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menunda kegiatan pembagian vaksin Measles Rubella (MR). Hal ini disebabkan karena selama ini MUI Pusat belum pernah menerima sampel vaksin untuk diperiksa kehalalannya.

"Kita sudah kirimkan surat ke Walikota Pekanbaru dan LPPOM agar kegiatan imunisasi vaksin MR di Pekanbaru ditunda, sebelum adanya kejelasan hukum yang pasti," kata Ketua MUI Kota Pekanbaru, Illyas Husti, Rabu (1/8/2018).

Ilyas menyebut, sejak diprogramkan vaksin tersebut, pemerintah belum pernah meminta ke MUI tentang hukum vaksin Measles Rubella.

"Jadi belum ada pemerintah meminta sertifikasi kehalalan vaksin MR. Sehingga MUI se Indonesia sepakat membuat surat ke pemerintah, untuk menunda. Hingga kegiatan vaksinasi ini diakui secara hukumnya," ungkapnya.

Ilyas menambahkan, dengan jumlah penduduk yang 86 persennya beragama muslim, penggunaan vaksin yang diperuntukan untuk anak-anak tentunya akan memberikan dampak negatif.

"Kalau vaksinya tidak halal, berarti yang digunakan di badan anak kita itu kan haram. Itu yang dilarang," imbuhnya.

Dijabarkan Ilyas lagi, vaksin MR adalah kombinasi vaksin campak atau Measles (M) dan Rubella (R). Selama ini umat Muslim kebingungan dengan status kehalalan vaksin tersebut. Maka sebab itu, sebelum jelas jaminan produk halalnya, kegiatan tersebut ditunda terlebih dahulu.

"Seharusnya, setiap produk perlu dipastikan kehalalannya sebagai jaminan bagi kaum Muslim. Status itu ditentukan oleh Sertifikasi Halal MUI," katanya lagi.

Terakhir, Ia menegaskan, vaksin MR sama sekali belum diperiksa MUI pusat. "Bahkan kabarnya Kemenkes tidak pernah mau memberi sampel untuk diperiksa oleh MUI pusat. Jaminan kehalalan produk sangat penting dalam memenuhi hak konsumen. Sampai saat ini produk vaksin yang sudah bersertifikat halal adalah vaksin meningitis dan vaksin flu," pungkasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua MUI Rohil Ucok Indra. Dalam pemaparannya di acara pembukaan pencanangan kampanye imunisasi yang dilaksanakan di sekolah Wahidin Bagansiapiapi menyampaikan bahwa hingga saat ini vaksin imunisasi tersebut belum mendapat sertifikat halal dari MUI.

"Kita telah menyaksikan bahwa Pemkab Rohil baru membuka pencanangan Pemberian imunisasi, tentu ini merupakan satu kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakatnya. Namun apa yang kita lakukan tentu harus sesuai dengan keinginan lahir dan bathin sehingga bisa diterima," katanya.

MUI tambahnya, memiliki tugas untuk memberikan masukan dan saran melalui diskusi dengan pemerintah daerah sehubungan dengan imunisasi campak dan rubella. Namun bukan berarti MUI tidak mendukung program imunisasi. Seperti imunisasi sebelumnya MUI memberikan dukungan sesuai dengan fatwa MUI pusat.

Hanya saja lanjutnya lagi, untuk imunisasi vaksin campak dan rubella harus terlebih dahulu mendapatkan label halal.