PEKANBARU (CAKAPLAH)-Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi menerima kunjungan dari Komisi II DPRD Provinsi Riau, Kamis (28/1/2021). Kedatangan Legislator Provinsi Riau ini dalam kunjungan kerja insidentil serta persiapan Penanggulangan Karhutla di wilayah Rokan Hilir, Dumai, dan Bengkalis yang termasuk wilayah kerja UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bagansiapiapi.

Dalam kunjungan Komisi II DPRD Riau yang digelar di Kantor UPT KPH Bagansiapiapi, Sedinginan, disambut Kepala UPT KPH Bagansiapiapi, Muhammad Arifin, Didi Trianto, S. Sos KaSubbag Tata Usaha, Yahya Tota Sebastian, S. Hut, M. Si, Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan, Morton Effendi Manurung, S. Hut Kasi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Jabatan Fungsional dan Seluruh ASN UPT KPH Bagansiapiapi.

Kedatangan Rombongan Legislator DPRD Provinsi Riau dipimpin oleh Ketua Komisi II Robin P Hutagalung bersama para anggota komisi II lainnya.

Kepala UPT KPH Bagansiapiapi, Muhammad Arifin menyampaikan penanganan Karlahut di wilayah UPT KPH Bagansiapiapi di tahun 2020 yang lalu, pertama dengan membentuk tim khusus REGDAMKARHUTLA untuk Pencegahan Karhutla dari UPT KPH Bagansiapiapi, kedua melaksanakan patroli yang dilaksanakan bersama-sama dengan Polisi Kehutanan yang ada di UPT KPH Bagansiapiapi.

"Selain itu kami juga tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait baik Pemerintah maupun Swasta untuk mencegah karhutla di Wilayah UPT KPH Bagansiapiapi. InsyaaAllah, ditahun ini kami tetap melaksanakan kegiatan tersebut dalam rangka mengantisipasi terjadinya Karhutla," katanya.

Kepala KPH juga menyampaikan kepada rombongan Komisi II DPRD Provinsi Riau untuk membantu menambah anggaran maupun prasarana dalam rangka mengantisipasi terjadinya karhutla Di KPH Bagansiapiapi dengan luas wilayah 511.710 Ha yang terdiri dari 4 Unit serta 2 kabupaten 1 kota yakni Kabupaten Rokan Hilir, sebagian Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin P Hutagalung menyebutkan komunikasi dan konsultasi dengan DPRD Provinsi Riau juga sangat penting, sebab dalam pembahasan anggaran bukan saja hanya dilakukan eksekutif sebagai Pemerintah Provinsi Riau tapi juga DPRD Riau sebagai Legislatif.

"Jadi ke depan, jangan hanya mengirim proposal ke gubernur karena dalam pembahasan anggaran, legislator memiliki peran yang penting" jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Manahara Napitupulu dalam kunjungan ini sangat mengapresiasi kinerja yang dilaksanakan UPT KPH Bagansiapiapi dalam penanganan pencegahan karhutla.

"Jadi selain melakukan penanganan dan pencegahan tetapi tetap mengingatkan untuk meningkatkan kinerja tersebut serta tetap menjalankan Koordinasi terhadap pihak-pihak terkait serta untuk bisa mencari solusi lain termasuk dana CSR dari perusahaan yang ada disekitar UPT KPH Bagansiapiapi, untuk membantu pelaksanaan pencegahan Karhutla tersebut," pintanya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala UPT KPH Bagansiapiapi Muhammad Arifin, sangat mengapresiasi kedatangan legislator dari Komisi II DPRD Provinsi Riau, dia berharap kedatangan ini menjadi langkah yang baik untuk kemajuan UPT KPH Bagansiapiapi kedepannya. "Semoga dengan kedatangan legislator dari Provinsi Riau ini dapat memberikan kami semangat dan kemajuan agar kami dapat bekerja lebih baik lagi," pungkasnya.