PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengadilan Negeri Pekanbaru akhirnya menyatakan gugatan praperadilan yang diajukan oleh lima anak perusahaan pada PT Duta Palma Group gugur. Sidang pokok perkara sudah masuk ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan segera disidangkan.

"Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tersebut gugur," ujar hakim praperadilan, Dr Salomo Ginting, dalam putusannya yang dibacakan, Selasa (6/9/2022).

Gugatan praperadilan dilayangkan lima anak perusahaan PT Duta Palma Group ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, yakni PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani.

Sementara, pihak Termohon yakni Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.

Lima anak perusahaan itu melakukan perlawanan atas penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan Kejagung terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan penerbitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di perusahaan tersebut.

Sidang perdana gugatan praperadilan ini digelar pada Senin (5/9/2022). Agendanya pembacaan permohonan dari Pemohon, disusul jawaban dari Termohon.

Dalam jawabannya, jaksa dari Kejagung meminta hakim praperadilan menyatakan praperadilan gugur. Pasalnya, perkara pokok sudah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kami menyampaikan tiga eksepsi atau keberatan atas permohonan Pemohon dan dua pokok permohonan," kata jaksa Arjuna.

Tiga eksepsi itu adalah, pertama Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa praperadilan, kedua, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan ketiga perkara praperadilan ini gugur karena pokok perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Dengan telah dilimpahkannya perkara pokok ke Pengadilan Tipikor sesuai asas pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka kami mohon agar serta merta ditetapkan perkara itu gugur. Artinya tidak perlu lagi pemeriksaan perkara ini sampai satu minggu, percuma sudah gugur," tutur Arjuna.

Untuk menguatkan, Termohon menyerahkan tujuh bukti kepada hakim. "Intinya kami membuktikan bahwa perkara ini sudah dilimpahkan dan sudah penetapan hari sidang," ucap Arjuna.

Pada perkara ini, Kejagung mengusut dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan PT Duta Palma Group. Perusahaan ini diduga melakukan penyerobotan lahan di Kabupaten Inhu, Riau.

Korps Adhyaksa menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni mantan Bupati Inhu Raja Thamsir Rachman dan pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi.

Berkas perkara sudah dilimpahkan JPU ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (2/9/2022). Perkara akan disidangkan pada Kamis (8/9/2022).

PT Duta Palma Group melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektare secara tanpa hak dan melawan hukum. Perbuatan tersebut diduga menyebabkan kerugian terhadap perekonomian negara.

PT Duta Palma Group diduga telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan tersebut. Lahan itu juga disebut tidak memiliki surat-surat lengkap.

Akibat perbuatan itu, estimasi kerugian negara ditaksir mencapai sebesar Rp104,1 triliun. Kejagung telah menyita aset milik Surya Darmadi di sejumlah provinsi, termasuk di Riau yang terdiri dari lahan serta bangunan, kapal, helikopter dan hotel.***