Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Bupati Siak Drs. H. Alfredi, M.Si. dan Direktur Politeknik Caltex Riau Dr. Dadang Syarif Sihabudin Sahid, S.Si., M.Sc. Penandatanganan ini dilangsungkan di Auditorium PCR, Senin (26/6/2023).

Penandatanganan MoU ini turut disaksikan langsung oleh Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Pengurus Yayasan PCR, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak serta jajaran.

"Alhamdulillah, hari ini bisa melaksanakan MoU, kami rasa ini agak terlambat, tetapi tak apa, kedepan kerjasama ini akan lebih baik. Terutama dalam rangka mengembangkan smart city, dalam rangka memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat Siak. Ini juga menjadi salah satu standar dari SPBE," ujar Bupati Siak Alfredi usai penandatanganan MoU, Senin (26/6/2023).

Alfredi berharap akan mendapatkan dukungan dan bimbingan dari tenaga ahli SPBE yang dimiliki PCR dalam rangka menerapkan indikator sesuai regulasi dan meningkatkan nilai dari SPBE Kabupaten Siak.

"Saat ini, nilai SPBE Siak masih 2,4, mudah-mudahan pada tahun depan bisa menjadi 3. Inilah yang diharapkan kerjasama dan dukungan dari PCR untuk memberikan pendampingan bagi Pemkab Siak," ungkapnya.

Diakui, saat ini ada tantangan mewujudkan SPBE yaitu masih terdapat sejumlah kampung yang blank sport (sinyal komunikasi) yang belum ada.

"Selain kerjasama dengan PCR ini, kita juga akan mencari vendor yang mau bekerjasama dalam pengadaan sinyal, lalu dilakukan integrasi data, digitalisasi dan pengamanan sistem serta SDM. Maka pendampingan dan dukungan dari PCR sangat dibutuhkan," sebutnya.

Sementara itu, Direktur PCR Dr. Dadang Syarif Sihabudin Sahid mengatakan secara umum PCR sangat membuka diri khusunya bagi Pemda kabupaten/kota di Riau, apalagi sejauh ini Prodi PCR sudah punya reputasi yang baik.

"11 Program Studi yang ada di PCR, 7 diantaranya sudah terakreditasi A. Jadi kalau pemerintah daerah ingin berinvestasi sumber daya manusia insyaallah kita siap membantu. Hal ini sesuai dengan prinsip berdirinya PCR yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Riau," ujar Dadang.

Dadang juga mengungkapkan dalam rangka transformasi digital, khususnya pada sistem pemerintahan berbasis elektronik, KemenpanRB menunjuk PCR sebagai perguruan tinggi untuk mendampingi pemerintah daerah.

"Permasalahan di SPBE itu ada, tidak sederhana, banyak ditemukan permasalahan di lapangan seperti halnya infrastruktur, digital telent, integrasi data. Sejauh ini indeks di Riau masih 2 - 3 atau dibawah skala 5, sehingga PCR akan berkontribusi untuk ikut membangun walaupun perlu banyak tahap dan tidak bisa sekejap," sebutnya.

"Dengan kita memiliki 10 tenaga ahli SPBE yang sudah mendapatkan pelatihan dari KemenpanRB dan 2 asesor eksternal diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan SPBE sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup warganya," ungkapnya.

Terkait dengan penyediaan jaringan, tidak hanya di Siak, tetapi di seluruh daerah hampir bermasalah, yang merupakan imbas dari permasalahan yang ada di pusat. "Setidaknya kita pelan-pelan dengan modal yang ada, dan Siak sudah punya modal untuk terakselerasi, maka kita percaya ujung dari program ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat Siak dapat direalisasikan," pungkasnya.

Sebelum penandatanganan MoU, Alfedri juga memberikan materi pada kegiatan kuliah umum dengan pesertanya mahasiswa PCR.