PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan bahwa memang ada kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi berkaitan dengan adanya larangan ekspor. Tapi sebutnya, larangan ekspor ini bukan semua hasil dari sawit tersebut dilarang.

"Yang dilarang itu bukan semua dilarang, tapi yang dilarang itu hanya ekspor minyak goreng. Supaya minyak goreng ini bisa untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Sebab beberapa waktu lalu, sempat terjadi kelangkaan minyak goreng," kata Gubri, Selasa (26/4/2022).

"Karena itulah dibuat kebijakan ini untuk masyarakat Indonesia. Agar nanti tidak terjadi kelangkaan minyak goreng lagi," tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah bukan melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO), melainkan hanya Refined, Bleached, Deodorized (RBD) palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit dan Minyak Goreng Sawit (MGS).

"Namun untuk CPO tidak, saya tadi langsung hubungi menteri, saya minta surat dari Dirjen Perkebunan untuk petunjuk kepada seluruh bupati/walikota agar kita bisa mengawal pabrik kelapa sawit ini," terangnya.

Gubri tidak menginginkan ada trik dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk menurunkan harga TBS sesuka hatinya. Padahal, sudah ada Pergub yang mengatur TBS sawit tersebut.

"Ini saya sudah perintahkan kepala dinas (Dinas Perkebunan) tolong siapkan ini. Agar masyarakat kita tidak diakali oleh pemilik pabrik kelapa sawit dengan sekehendak hatinya menetapkan harga," tuturnya.

Gubri menyebut, sebenarnya larangan ekspor minyak goreng tidak mengganggu dengan harga sawit, sebab yang tidak boleh itu adalah ekspor minyak goreng dengan bahan baku untuk pembuat minyak goreng itu sendiri. Bukan semua produk sawit.

"Itu saja tak boleh (ekspor minyak goreng dan bahannya). Kalau CPO itu ya silahkan ekspor tidak ada masalah. Jadi kenapa harga diturunkan karena ini," terangnya.

Syamsuar mengaku, sudah meminta bantuan Polda Riau untuk mengawal penurunan harga sawit ini. Jangan sampai momen Idul Fitri harga jatuh dan ditetapkan sesuka hati pabrik.

"Itu yang tidak kita harapkan (turun harga CPO). Tolong ya dibantu kami pak bupati mengawal ini, agar PKS tidak membuat harga sekehendak hatinya menurunkan harga," tutupnya.