ROHUL (CAKAPLAH) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tengah menyusun program jaring pengaman sosial untuk mengantisipasi lonjakan inflasi akibat penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pusat.

Program jaring pengaman sosial tersebut merupakan tindak lanjut rapat pengendalian inflasi dengan kementerian dalam negeri, Kementrian sosial, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, BKPP, Kapolri dan Jaksa Agung secar Virtual, di Pendopo kediaman dinas Bupati Rokan Hulu, Pasir Pengaraian.

Hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Bupati Rokan Hulu H Sukiman, Kapolres Rokan Hulu AKBP Pangucap Priyo Soegito, Sekda Rohul Muhamad Zaki, Kepala BPS Rohul Surya Legowo dan kepala OPD terkait.

Dalam arahannya Menteri dalam Negeri Jendral Polisi (Purn) Tito Karnavian meminta daerah bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam pengendalian inflasi ini. Pemerintah pusat telah menyiapkan 3 payung hukum untuk menghilangkan keraguan pemerintah daerah menjalankan program pengendalian inflasi di daerah masing-masing.

Tiga Payung hukum yang disiapkan pemerintah antara lain Keputusan Menteri Desa dan Daerah tertinggal Tentang Mitigasi penanganan inflasi yang bisa di jadikan dasar untuk pembuatan program pengendalian inflasi dengan menggunakan dana desa.

Kemudian, edaran Mendagri tanggal 19 Agustus tentang penggunaan belanja biaya tak terduga untuk penanganan inflasi dan terakhir Permenku tanggal 5 September tentang re alokasi 2 Persen dana DAU dan DBH untuk bantuan Sosial.

"Jika jaring pengaman sosial itu belum di program kan di APBD bisa menggunakan biaya tak terduga yang sebelumnya di anggarkan untuk penanganan Covid-19. Karena sifat nya mendesak, Pemerintah dapat membuat perkada , termasuk Re Alokasi DAU dan DBH 2 Persen untuk program jaring pengaman sosial," cakap Tito Karnavian.

Selain dapat menggunakan realokasi anggaran DAU dan DBH dalam APBD serta dana desa untuk menjalankan program pengendalian inflasi, pemerintah pusat melalui kementrian Sosial juga menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Pengalihan Subsidi BBM untuk melindungi daya beli masyarakat pra sejarahtera.

"Sebelum program ini berjalan, kami berharap pemerintah daerah mensosialisasikan pertimbangan pemerintah menyesuaikan harga BBM sehingga menurunkan tensi gejolak yang terjadi didaerah pasca kebijakan penyesuaian harga BBM ini," Imbau Mendagri.

Sementara itu, Bupati Rokan Hulu Sukiman, melalui Sekda Rohul Muhamad Zaki memastikan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu saat ini tengah menyusun program jaring pengaman sosial dalam APBD Perubahan Rohul 2022, sesuai surat edaran Menteri Dalam negeri tentang jaring pengaman sosial.

"Karena program nya sudah kita susun, maka pemerintah daerah tidak akan menggunakan perkada, melainkan tetap dengan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPRD," cakap Sekda, Selasa (6/9/2022).

Dikatakan Sekda, pemerintah saat ini tengah melakukan realokasi anggaran DAU dan DBH sesuai instruksi Mentri keuangan dan jika tidak terpenuhi maka anggaran jaring pengaman sosial tersebut akan di pos kan di Pos Biaya Tak Terduga (BTT)

"Sebenarnya kita lagi menyusun APBD Perubahan, yang juga sudah mengakomodir program dan kegiatan Jaring pengaman sosial. Jika Pergeseran kurang dari 2 Persen barulah kekurangan nya kita Pos kan di BTT," ujar sekda.

Adapun program jaring pengaman sosial yang akan dibuat oleh pemerintah daerah ini, lanjut Sekda, tersebar pada beberapa OPD seperti Subsidi Dinas Sosial PPA, Dinas Koperasi Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Dinas Perindag.

"Sesuai arahan Mendagri, kita melakukan subsidi terhadap beberapa sektor yang bisa menyebabkan inflasi tinggi. perindag juga tengah menyusun program operasi pasar terhadap komoditas yang mengalami kenaikan diluar kewajaran," ungkap Sekda.