BENGKALIS (CAKAPLAH) - Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Riau, Senin (19/9/2022) kemarin. 

 

Rombongan Dinas Kesehatan itu dipimpin Kepala Dinas Kesehatan dr Ersan Saputra TH didampingi Sekretaris, Kabid Yankes dan Bagian Hukum Setda Bengkalis. 

 

Tujuannya melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pengelolaan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bengkalis.

 

"Agenda kemarin di Kemenkumham Riau itu terkait harmonisasi  rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan BLUD Puskesmas. Jadi harmonisasi ini sifatnya baru dan ini sesuai dengan Permenkumham memang ada,"ucap Kepala Dinas Kesehatan dr Ersan Saputra, Selasa (20/9/2022) kepada CAKAPLAH.com

 

Menurut mantan Direktur RSUD Bengkalis ini, setiap produk hukum atau peraturan daerah memang harus lebih dulu diharmonisasi oleh Kemenkumham. Agar aturan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan aturan yang ada. Dinas Kesehatan, sebut Ersan memastikan hal itu.

 

"Jadi setiap produk peraturan daerah wajib di harmonisasi terlebih dahulu ke Kemenkumham. Tujuannya untuk penyelarasan rancangan perbup itu sendiri kepada aturan yang sudah ada baik itu aturan setingkat ataupun diatasnya dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih atau bertolak belakang dengan aturan yang ada,"terangnya.

 

Di Kemenkumham Perwakilan Riau, pelaksanaan harmonisasi ranperbup pengelolaan BLUD Puskesmas disambut baik. Kendati ada berbagai pertanyaan dari pihak Kemenkumham Riau terkait ranperbup, Disebut Ersan pihaknya langsung memberikan tanggapan dan klarifikasi.

 

"Kita harmonisasi di Kemenkumham mulai pagi. Hasil dari pembahasan kemarin Alhamdulillah ranperbup pengelolaan BLUD UPT Puskesmas tidak ada masalah atau kendala berarti,"imbuhnya lagi.

 

Setelah tahapan harmonisasi, disampaikan Kepala Dinas Kesehatan pihaknya menunggu rekomendasi dari kemenkumham. Selanjutnya diteruskan ke Bagian Hukum Pemkab Bengkalis dan diteruskan ke Biro Hukum Pemprov Riau.

 

"Tinggal lagi kita menunggu rekomendasi atau berita acara yang disiapkan pihak kemenkumham. Setelah dapat rekomendasi itu nanti diserahkan ke bagian hukum, diupload dan dibahas kembali di biro hukum Provinsi. Selesai disitu baru lah selesai produk hukumnya dan baru di tandatangani oleh Bupati Bengkalis ibuk Kasmarni,"cakap Ersan.

 

Menurutnya, Perbup BLUD merupakan acuan atau aturan yang menjadi dasar Puskesmas untuk melakukan penataan keuangan. Perbup BLUD UPT Puskesmas merupakan turunan dari Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD. 

 

"Disana disebutkan untuk pengelolaan keuangan BLUD perlu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah,"tutur kepala Dinas.

 

Saat ini tambah Ersan, dari 19 UPT Puskesmas yang ada 18 diantaranya sudah berstatus BLUD sejak September 2021.

 

"Insyaallah tahun 2022 ini teman-teman UPT sudah melaksanakan penganggaran dan pengelolaan keuangan pola BLUD. Keunggulan atau keistimewaan dari penerapan BLUD ini banyak sisi positifnya. Puskemas lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan. Kalau misalnya sebelum BLUD atau pola APBD semuanya harus terinci apa yang diusulkan, apa yang dilaksanakan harus sesuai dalam DPA. Sedangkan Kalau dengan BLUD bisa langsung disesuaikan oleh UPT Puskesmas itu sendiri dan waktunya kapan saja tanpa harus menunggu perubahan anggaran namun tetap mengacu aturan yang ada,"katanya.

 

Ersan berharap dengan status BLUD dan di dukung Perbup dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan karena tidak ada hambatan dalam proses pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. 

 

"Lebih fleksibel dalam penganggaran namun tetap mengikuti aturan yang ada. Kemudahan lain bagi UPT kita semua pengelolaan pendapatan yang di kelola BLUD ini tidak perlu disetorkan ke kas daerah. Pendapatan di kelola sendiri namun tetap di laporkan ke BPKAD melalui Dinas Kesehatan,"pungkasnya.