SIAK (CAKAPLAH) - Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak tahun anggaran 2023 sebesar Rp2,423 triliun melalui rapat Paripurna di Gedung DPRD Siak, Jumat (25/11/2022).

Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan didampingi Wakil Ketua I Fairus, Wakil Ketua II Androy Ade Rianda beserta anggota dewan lainnya. Sementara dari eksekutif dihadiri oleh Bupati Siak Alfedri, Wakil Bupati Siak Husni Merza, unsur Forkopimda beserta jajaran OPD lainnya. 

Hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 secara umum telah sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Hasil laporan itu dibacakan oleh Ketua Banggar, Syamsurizal (Budi) politisi Demokrat. 

Ia menyampaikan, berdasarkan RAPBD tahun anggaran 2023 Kabupaten Siak mencapai Rp2.423.193.737.432 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp336.972.496.454. Kemudian Pendapatan Transfer senilai Rp2.086.266.240.969.

"Sedangkan untuk pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp78.897.437.850," cakap Syamsurizal dalam rapat paripurna.

Sementara belanja daerah pada APBD Siak 2023 dianggarkan sebesar Rp2.568.189.545.111 yang digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp1.861.848.758.767, belanja modal Rp444.964.089.044, belanja tak terduga Rp21.950.650.000 dan belanja transfer sebesar Rp257.426.047.300.

"Dari pendapatan dan belanja di atas, belanja tahun 2022 dsepakati defisit sebesar Rp162.995.807.688," katanya.

Kemudian dalam penyesuaian struktur APBD TA 2023 Siak terdapat proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp100.679.397.876.

Usai membacakan laporan tersebut, Ketua Banggar menyampaikan beberapa catatan penting kepada pengguna anggaran terhadap pengadaan ganti rugi tanah untuk RSUD Siak seluas 4 Ha, lahan parkir Dinas Perhubungan seluas 2 Ha dan lahan UMKM pada Diskop-UKM Siak 1 Ha agar dalam menganggarkan itu haruslah sesuai dengan prosedur administrasi yang diamanatkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang.