PELALAWAN (CAKAPLAH) - Reformasi Agraria merupakan program strategis nasional yang dijalankan pemerintah yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan pertanahan. Untuk itu, Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria terus dilakukan di seluruh Indonesia.

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dapat diperoleh dari pelepasan Hak Guna Usaha (HGU), pelepasan kawasan hutan, dan tanah terlantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara.

Pada kunjungan kerjanya di Provinsi Riau, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat hasil kegiatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Desa Tanjung Air Hitam, Jumat (17/2/2023).

Kegiatan Redistribusi Tanah Kabupaten Pelalawan berasal dari Perubahan Batas Kawasan Hutan yang statusnya sudah berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang pemanfaatan tanahnya berupa permukiman dan pertanian yang dikuasai dan dikelola masyarakat dari tahun 1960-an (sekitar 63 tahun). Total Objek Redistribusi Tanah yang disertipikatkan di Kabupaten Pelalawan seluas 910,01 hektare yang terdiri dari 1.100 bidang tanah bagi 802 KK.

Sebanyak 160 sertipikat diserahkan kepada masyarakat Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan, Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Desa Keriung Kecamatan Bunut, Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut, Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung, Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung, dan Desa Telayap Kecamatan Pelalawan.

Program ini merupakan tindak lanjut dari amanah Presiden Joko Widodo yang telah menggelar rapat secara khusus membahas strategi percepatan Reforma Agraria. Presiden menaruh perhatian yang begitu besar bagi masyarakat yang telah puluhan tahun berada di dalam kawasan hutan. Kementerian ATR/BPN menjalankan program Redistribusi Tanah ketika status kawasan hutan sudah dilepaskan.

Dengan diserahkannya sertipikat tanah, masyarakat sudah memiliki kepastian hukum dan hak ekonomi untuk mengembangkan tanahnya. Sehingga harapannya, kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, dan papan benar-benar dapat terpenuhi dengan baik. Pemberian sertipikat ini akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan tanah masyarakat (penataan akses), baik dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, CSR serta pihak terkait lainnya untuk dapat memberikan bantuan, pendampingan serta menjadi off-taker. Sehingga harapannya tanah Bapak/Ibu lebih produktif dan lebih bernilai ekonomis.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan kerja ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau; para Staf Khusus Menteri; Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Asnawati; serta beberapa pejabat tinggi pratama kementrian BPN ATR.

Sementara dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan dihadiri Bupati H Zukri dan Wakil Bupati H Nasarudin, SH, MH berserta unsur Forkompinda.