PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menyerahkan 20 unit Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 13.371 Hektare kepada penerima manfaat sebanyak 1.641 Kepala Keluarga (KK) atau kelompok tani (Poktan).

Penyerahan SK Perhutanan Sosial (PS) secara virtual dilaksanakan, di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (22/2/2023) disaksikan Direktur Usaha Hutan Produksi pada Direktorat Jenderal (Ditjen) PHPL KLHK Istanto, Sekdaprov Riau SF Hariyanto, Kepala Dinas LHK Riau Makmun Murod, Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Riau Zulfadli.

Istanto mengatakan, kebijakan perhutanan sosial ini sebagai bentuk kepedulian KLHK terhadap rakyat. Apalagi, saat ini masyaralat diberikan akses seluas-luasnya untuk dapat memanfaatkan hutan melalui PS.

"PS ini nanti bisa bekerja sama dengan perusahaan pemilik HTI maupun HPH yang ada di Riau. Kemudian kerjasama lainnya, karena perhutanan sosial ini kerjasamanya bisa kayu maupun non kayu," kata Istanto.

Sementara itu, Kepala DLHK Riau, Mamun Murod menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KHLK terkait penyerahan SK Perhutanan Sosial ini. Hal ini sebagai bentuk dukungan KLHK Riau terhadap Pemprov Riau.

"Dalam hal ini memberikan persetujuan terhadap permohonan-permohonan Perhutanan Sosial yang dilakukan oleh kelompok tani masyarakat. Alhamdulillah, hari ini 20 kelompok tani di Provinsi Riau mendapatkan SK Perhutanan Sosial," katanya.

Murod menjelaskan, puluhan SK PS itu berada di lima Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Yaitu KPH Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Kemudian KPH Tasik Besar Serkap di Kabupaten Pelalawan dan Siak. Kemudian KPH Sorek di Kabupaten Siak dan Pelalawan, KPH Kuantan di Kabupaten Kuansing dan KPH Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir," ungkap Murod.

Karena itu, pihaknya DLHK Riau akan mengawal pelaksanaan PS di lima KPH dengan luas 13.300 lebih hektar itu. Terutama, bagaimana program PS dapat berjalan dengan baik.

"Kita akan berupaya dengan seluruh komponen yang ada di Provinsi Riau, agar PS ini bisa berjalan. Karena banyak dampak positif bagi masyarakat yang menikmati program PS ini. Diantaranya, peningkatan perekonomian. Manfaat lainnya, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung Folunet Sink. Karena PS ini sangat erat kaitannya dalam meningkatkan kelestarian lingkungan hidup," tukasnya.