AMPR Pertanyakan Kelanjutan Kasus Bansos Dan Hibah Kabupaten Siak

Polling

Beberapa partai politik sudah mengumunkan kandidat yang akan mereka usung sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Dan ada juga yang sedang membangun koalisi. Dari nama-nama yang mencuat saat ini, siapa bakal Capres pilihan Anda?

AMPR Pertanyakan Kelanjutan Kasus Bansos Dan Hibah Kabupaten Siak

Kamis, 13 April 2023 12:47 WIB

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Se-provinsi Riau (AMPR), Kamis (13/4/2023) mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, dalam rangka mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bansos dan hibah Kabupaten Siak pada 2014 - 2019 yang hingga kini belum juga menemukan ujungnya.

Koordum AMPR, Zulkardi mengatakan lambannya proses pengungkapan kasus ini dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan.

"Hari ini Kami kembali menyambangi kejaksaan dalam rangka mempertanyakan kasus bansos dan hibah Siak yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir dan belum ada penetapan tersangkanya. Kami yakin pak Kajati (Dr Supardi) sangat paham permasalahan ini, mengingat beliau pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus di Kejagung yang mendalami perkara ini,"ujar Zulkardi.

Bukan hanya mempertanyakan penetapan tersangka, AMPR kata Zulkardi juga mengklaim bahwa pihaknya juga turut memberikan beberapa bukti yang menjelaskan adanya penyimpangan dalam penyaluran dana bansos dan hibah kabupaten Siak Tahun 2014 - 2019

"Kami telah memberikan hasil kajian dan telaah kami sebagai control sosial kepada bapak Dr. Supardi dalam menetapkan tersangka atas perkara Dana Bansos Dan Hibah Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2019. Hasil kajian kami ini mengacu kepada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau dengan nomor : PRINT-27/L.4/Fd.1/05/2021dimana keputusannya ialah agar penyelidikan dapat terus dilanjutkan,"paparnya.

Berdasarkan hasil kajian AMPR terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dan bansos kabupaten Siak Tahun 2014 - 2019, negara mengalami kerugian cukup besar dan paling tidak atas uji petik AMPR ditemukan kerugian negara sebesar Rp10 miliar hingga Rp12 miliar dari penyaluran dana bansos dan hibah kabupaten Siak ini.

Dijelaskannya lagi, AMPR memulai kajian dari adanya SK yang dikeluarkan Bupati Siak tentang daftar penerimaan Bantuan Sosial, namun atas SK tersebut terdapat perbedaan yang ditemukan adanya nota dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak kepada Bank BRI cabang Siak dengan Jumlah yang tidak sesuai atas daftar nama penerima bantuan sosial untuk rumah tangga miskin dan orang tua terlantar.

"Dari Kajian Kami AMPR yang telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, OJK dan BI menemukan bukti bahwasanya terjadi penyimpangan dalam penyaluran melalui transaksi keuangan"

"Hal ini dibenarkan atas pelaporan PPATK setelah dilakukannya pemeriksaan kembali kepada pihak Bank penyalur dimana ada ditemukannya transfer yang janggal dari rekening atas nama bantuan asistensi sosial milik dinas sosial kabupaten Siak, dimana transaksi terjadi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan uraian Transaksi Debit dengan keterangan Remark SAL.PRASKTL IIIV sebesar 551.000.000 dan Masih banyak lagi bukti bukti yang memberatkan adanya penyimpangan sehingga tidak bisa kami sebutkan semuanya untuk saat ini," papar Zulkardi

Dengan adanya beberapa bukti kajian itu sambungnya, AMPR mengambil kesimpulan bahwa penyaluran dana hibah pada bagian kesra Setda Kabupaten Siak memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 334.181.412.870 sedangkan untuk penyaluran dana bansos Kabupaten Siak memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 142.534.660.000 dimana hal ini dapat memberatkan.

"Karena tak ingin ada yang tersandera pada tahun politik 2024 mendatang makanya AMPR hari ini mempertanyakan Penetapan tersangka kepada Kejati Riau dalam kewenangannya memberikan kepastian hukum," pungkasnya