PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution bergerak cepat menyelesaikan persoalan konflik lahan PT Surya Intisari Raya (SIR) dengan masyarakat.

Hal itu dibuktikan dengan membentuk tim terpadu internal untuk mendalami permasalahan tersebut. Saat ini tim terpadu pun sudah bergerak dan melakukan investigasi.

Langkah tegas Gubernur Riau Edy Natar Nasution disambut baik banyak pihak terutama masyarakat adat. Termasuk dari Persukuan Batin Gasib Siak yang menyampaikan apresiasinya terhadap Gubernur Riau yang tegas terhadap PT SIR, karena persukuan batin Gasib merupakan pemilik tanah Ulayat di kawasan PT SIR tersebut.

Sekretaris Persukuan Batin Gasib H Risman Harun kepada CAKAPLAH.com, Kamis (11/1/2024) mengatakan, pihaknya sudah berjuang sejak dulu untuk mendapatkan hak mereka di PT SIR, namun selalu mentah. Dengan adanya ketegasan gubernur, maka perjuangan akan lebih mudah.

"Kami masyarakat adat sudah lama berjuang, melalui hak untuk pancung alas, karena negara sudah mengakui bahwa Tanah Ulayat adalah tanah adat terpisah dari negara. Kalau tanah itu tanah adat diselesaikan dengan pemilik yakni masyarakat adat," kata Risman Harun.

Menurut Risman Harun, langkah tersebut dari Gubernur Riau sudah tepat, hanya saja sebagai pemilik wilayah di Kabupaten Siak, pihaknya minta dilibatkan dalam tim yang dibentuk Gubernur itu.

"Kami sudah berjuang, mulai dari tingkat Kabupaten dan minta untuk dilibatkan karena kami yang mengetahui wilayah adat tersebut,"ujar Risman Harun.

"Maka kami berharap, kami bisa dilibatkan dalam tim satgas yang dibentuk pak Gubernur untuk PT SIR ini," katanya.

Sementara itu, menurut Ketua Dewan Pimpinan Agung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Syahril Abubakar mengatakan, wilayah PT SIR terbagi dalam dua wilayah, sebagian masuk Pekanbaru dan sebagian masuk Kabupaten Siak.

Menurut Syahril Abubakar, tanah adat itu tidak bisa diperjualbelikan namun di kongsikan boleh, ada pancung alas, bagi hasil bagi masyarakat adat, itu sudah berlaku sejak zaman Belanda.

Apalagi selama ini menurut Syahril, tidak pernah duduk, kabar terakhir PT SIR mengurus perpanjangan izin, maka pihaknya bersyukur dengan gebrakan Gubernur akibat aduan masyarakat dengan membentuk tim investigasi.

"Jangan lupa masyarakat adat dari persukuan batin Gasib ini, kepentingan masyarakat adat jangan diabaikan," tukas Syahril.

Diberitakan sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) Internal Terpadu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau penyelesaian konflik lahan PT Surya Intisari Raya (SIR) dengan masyarakat gerak cepat.

Bahkan, Gubri Edy Nasution juga mengaku telah melaporkan konflik PT SIR dengan masyarakat tersebut dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni.

"Saya sudah melaporkan kepada Wamen ATR dan beliau (Raja Juli Antoni) merespon cukup baik dan mensuport. Bahkan Wamen meminta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Riau (Asnawati) agar mensuport dan memonitor apa yang saya sudah dilakukan," kata Gubri, Selasa (9/1/2024).

Gubri menyampaikan, jika saat ini tim sudah berjalan dan bergerak melakukan investigasi. Dimana hasil sementara ada indikasi dugaan PT SIR menggunakan lahan lebih dari yang seharusnya (izin).

"Ini baru dugaan-dugaan yang kita dapatkan laporan dari tim terpadu yang sudah bergerak dan melakukan investigasi," tegasnya.

Dari hasil tim terpadu tersebut juga ada beberapa daerah yang menerima bagian dari 20 persen dari PT SIR dan itu bukan orang tempatan atau tidak tepat sasaran.

Meski demikian, Gubri menyampaikan bahwa dari indikasi dugaan yang telah diterima tersebut, maka akan terus dilakukan pendalaman agar lebih jelas permasalahannya.

"Dugaan tersebut masih kita dalami, kita tunggu laporan dari Satgas Terpadu agar lebih jelas persoalannya," katanya.**