MERANTI (CAKAPLAH) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr H Syamsurizal SE MM, merespon wacana pengunduran Pemilu yang mulai digulirkan pemerintah. Katanya, wacana ini berpotensi membuat bangsa dan negara ditertawakan rakyat sendiri.
Sebagaimana disampaikan Syamsurizal ketika ditemui di Selatpanjang, usai bersilaturrahmi dengan KPU Kepulauan Meranti, Kamis (10/3/2022) lalu.
Kata Syamsurizal, sejak beberapa waktu belakangan, muncul wacana agar pelaksanaan Pemilu diundur. Alasan yang dilontarkan, berkaitan dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk pemulihan ekonomi.
Dikatakan mantan bupati dua periode di Kabupaten Bengkalis ini lagi, jika dilihat dari aspek peraturan perundangan, memang ada peluang untuk melakukan pengunduran pemilihan umum (Pemilu). Tapi, masih harus melewati proses yang berat, misalnya penetapan Indonesia dalam keadaan darurat.
"Kemudian, kalau pun mau diundur, kita mesti sosialisasi dulu, pertanyakan kepada rakyat, apakah rakyat setuju dengan referendum. Apa mungkin itu dilakukan, rasanya kan tidak mungkin," kata Syamsurizal.
Pemilu, tambah Syamsurizal, merupakan hak masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal itu sudah diatur dalam pasal 7 UU 1945, kenapa harus ditabrak.
Dijelaskan Syamsurizal lagi, pihak-pihak pengusul Pemilu diundur mengatakan, ini semacam langkah pemulihan ekonomi. Dia juga mempertanyakan, pemulihan ekonomi mana yang dimaksudkan itu. Tambahnya, jika beralasan diperlukan dana besar (untuk melaksanakan Pemilu), tentu ini sangat tidak tepat. Sebab, pada saat bersamaan yang dikatakan perlu dana besar untuk pemulihan ekonomi, pemerintah malah mengusulkan pembangunan ibukota negara baru, dan itu juga menelan biaya yang sangat besar.
Masyarakatkan saat ini, ujar Syamsurizal, tau pemerintah telah mengeluarkan undang-undang pembangunan IKN yang dananya juga tidak sedikit. Di sisi lain, pemerintah juga mengatakan mereka perlu dana untuk pemulihan ekonomi, oleh karena itu Pemilu ditunda.
"Nah, ini yang tidak seimbang. Oleh karenanya, kita mengimbau kepada pihak pemerintah supaya ditimbang-timbang dulu, difikirkan. Supaya nanti jangan mendapat petisi penolakan yang luas dari masyarakat banyak," kata Syamsurizal.
"Jadi hal-hal yang tidak logis seperti itu agar dipertimbangkan kembali supaya tidak muncul lagi di tengah-tengah masyarakat. Kita tak mau, kok pemerintah ditertawakan rakyat akibat dari hal-hal tak logis yang disampaikan pemerintah. Kita sebagai warga negara yang baik, tentu kita tidak ingin bangsa dan negara kita ditertawakan oleh rakyat kita sendiri. Ini yang perlu kita ingatkan," kata Syamsurizal di akhir bincang-bincang dengan CAKAPLAH.com.
Penulis | : | Rizal |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Serantau |