BANGKINANG (CAKAPLAH) - Meski tak dihadiri Bupati Kampar maupun perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kampar, namun diskusi publik dengan tema 'APBD untuk Siapa' yang digelar di Kafe Zaky Dicki di Jalan Jenderal Soedirman, Bangkinang, Kamis (31/8/2017) tetap berjalan menarik.
Tampil sebagai pembicara akademisi bidang hukum dari Universitas Islam Negeri Suska Riau Bambang Hermanto,SH,MH dan Sekjen GPPI Kampar Ryan Septyanto dengan moderator David Davijul.
Ketua Panitia Diskusi Publik 'APBD untuk Siapa' Tyson dalam sambutannya menyampaikan, diskusi ini ditaja Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar untuk mempertanyakan langsung penggunaan APBD Kampar kepada Pemkab Kampar dalam hal ini Bupati Kampar, namun sayang Bupati Kampar tidak hadir karena ada kegiatan lain. Diskusi yang sempat molor sekitar dua jam ini diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Kampar.
Bambang Hermanto,SH,MH dalam pemaparannya menyampaikan, komposisi APBD yang baik apabila pelayanan publik dilaksanakan dengan baik, belanja langsung lebih banyak dari pada belanja tak langsung. Ia mengemukakan, di Indonesia termasuk Kampar belanja tidak langsung masih bedar dari pada belanja tidak langsung yakni rata-rata sebesar 60 persen.
Berkaitan anggaran, Bambang menjelaskan, ada tiga urusan yang dilakukan pemerintah daerah yaitu urusan wajib, urusan utama dan urusan pilihan. Saat ini banyak kepala daerah memberikan porsi anggaran untuk urusan pilihan.
Ia juga menjelaskan, APBD gagal karena tak mampu meyakinkan masyarakat. Bambang
juga menyebutkan bahwa kelemahan politik anggaran di Kampar belum memberikan dampak cepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menyarankan Pemkab menyelesaikan persoalan jangka pendek di masyarakat.
Lebih lanjut ia menyampaikan, ada beberapa hal yang membuat anggaran pro rakyat yakni apabila ekonomi masyarakat meningkat, pelayanan publik meningkat dan apabila APBD bisa meningkatkan kesejahteraan.
"Anggaran pro rakyat kalau bisa jembatani kesenjangan. Pembangunan itu dari APBD, Kalau ada kesenjangan itu apabila suatu daerah dibangun dan daerah lain tak dibangun, itu tak pro rakyat juga," katanya.
Ia menilai kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Kampar sangat kelihatan baik ekonomi, infrastruktur dan kesehatan. "Bupati hendaknya buat tim membuat kajian," ulasnya.
Dalam kesempatan ini, dosen muda ini mengungkapkan, APBD gagal apabila terjadi defisit lebih dari 6 persen. "Kita harus fair Kalau berhasil Azis Zaenal kita harus akui tapi kalau gagal kita harus bilang gagal," tegasnya.
Sementara itu Sekjen GPPI Ryan Septyanto dalam pemaparannya mengecam pemerintah daerah karena APBD tidak mencerminkan pro rakyat. Ryan dalam kesempatan ini mempertanyakan anggaran pembangunan jembatan sebanyak 23 unit yang direncanakan Pemkab Kampar dan Pemprov Riau. "Memang jembatan itu diperlukan tapi apakah akan langsung mengena atau bisa mengembangkan ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar," tegasnya.
Suara lantang juga disampaikan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Ocu Kampar (HMOK) Rahmat Yani. Ia menilai banyak janji kampanye Azis-Catur yang perlu dipertanyakan. Ia berharap ada aksi dari kampanye yang disampaikan pada Pilkada lalu. Rahmat juga mengingatkan bupati dan kepala organisasi perangkat daerah benar-benar mendapatkan hasil dari keberangkatan ke Jakarta, jangan hanya sekedar berangkat dan menghancurkan uang APBD Kampar namun hendaknya menambah anggaran pembangunan di Kampar.
"Mahasiswa dan pemuda harus kawal. Kalau sekedar ngomong saja burung beo juga bisa ngomong," tegas Rahmat.
Dalam kesempatan ini Rahmat juga menyoroti pelaksanaan rapat penandatanganan kesepakatan KUA PPAS baru-baru ini di salah satu hotel berbintang di Pekanbaru.
Rahmat juga minta Bupati Kampar tinggal di Bangkinang. "Bagaimana memutar uang di Kampar APBD harus bergulir di Kampar tapi dia melaksanakan kegiatan di Pekanbaru sana," kata Rahmat.
Penulis | : | A.Yani |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Kampar |