PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ratusan mahasiswa Universitas Riau (Unri) menggelar aksi unjuk rasa di samping Kantor Gubernur Riau terkait evaluasi tahun terakhir kepemimpinan Syamsuar. Mereka menamai aksi ini Suram (seruan rakyat Riau melawan).

Mereka tidak puas selama ini kepemimpinan Syamsuar dinilai tidak ada kemajuan bagi Provinsi Riau. Selain itu beberapa permasalahan seperti Karhutla masih terjadi di Riau.

Salah satu orator aksi menyampaikan terkait beberapa tuntutan yang ingin mereka sampaikan langsung kepada Gubernur Riau Syamsuar, yaitu meminta untuk menyelesaikan konflik agraria dan Karhutla yang ada serta membuka kejelasan terkait konflik lahan pemerintah yang ada di kawasan Unri.

“Menuntut dan mendesak Gubernur Riau untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur jalanan rusak yang ada di Provinsi Riau. Menuntut Gubernur Riau untuk mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada Pertamina Hulu Rokan serta menjamin pencairan PI 10% sebelum habisnya masa jabatan,” ujar salah satu orator, Jumat (1/9/2023).

Kemudian mereka juga meminta agar Gubernur Riau untuk bersikap tegas dengan mengeluarkan peraturan daerah menolak adanya tindakan LGBT di Provinsi Riau.

“Meminta Gubernur Riau membuka transparansi pengelolaan sistem pendidikan serta menyelesaikan permasalahan angka anak putus sekolah yang tinggi di Provinsi Riau. Kemudian menuntut Gubernur Riau untuk memberhentikan perusahaan ilegal yang tidak menggunakan IUP dan menindak tegas permasalahan AMDAL yang berdampak berupa perusakan air, udara, dan tanah yang ada di Provinsi Riau,” ungkapnya.

Selain itu ada juga tuntutan kepada Gubernur Riau untuk menyelesaikan semua temuan konflik korupsi "jual beli bangku" di dunia pendidikan Riau sebelum berakhirnya masa jabatan.

“Mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan kasus KKN, korupsi infrastruktur terbengkalai dan kasus dinas-dinas terkait yang bermasalah di lingkaran Provinsi Riau. Menuntut Gubernur Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau untuk menyelesaikan segala bentuk yang menjadi janji kampanye dan memberikan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan yang masih menjadi "pekerjaan rumah" bagi Pemerintah Provinsi Riau, seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan, karhutla serta konflik lahan yang ada di Riau,” pungkasnya.