Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Meski telah didukung koalisi partai besar, sampai saat ini Prabowo Subianto masih belum memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya mengarungi Pilpres 2024 mendatang.
Terhadap hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena mengatakan, setelah terbentuknya Koalisi Indonesia Maju dan bergabungnya partai-partai politik yang ikut mengusung, maka sudah saatnya Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden untuk menentukan bakal calon wakil presidennya.
Dari berbagai nama yang beredar selama ini, kata Idris, ada empat hal yang patut menjadi pertimbangan Prabowo Subianto dalam menentukan bakal calon wakil presidennya.
"Keempatnya ada pada sosok Airlangga Hartarto," kata Idris Laena, Senin (9/10/2023).
Pertama, kata Idris Laena, soal elektabilitas, dimana beberapa lembaga survei telah merilis bahwa hasil survei bakal calon presiden Prabowo Subianto jika dipasangkan dengan Airlangga Hartarto, termasuk sangat tinggi jika dibandingkan dengan bakal calon wakil presiden yang lain.
Yang kedua, Partai Golkar adalah partai yang memiliki kursi terbanyak dalam koalisi, sehingga sudah selayaknya jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dihargai untuk dijadikan bakal calon wapres.
"Ketiga, Partai Golkar sebagai partai besar tentu memiliki kader tradisional yang konkrit mendukung jika ketua umumnya menjadi bakal calon wapres. Seperti yang terjadi pada dua kali pencalonan Yusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Saya yakin akan linier dengan perolehan suara Golkar," kata anggota DPR RI Dapil Riau itu.
"Keempat, bahwa isu terbesar pada pemilu 2024 yang akan datang adalah soal ekonomi. Sebagai Menko Perekonomian suka tidak suka harus diakui bahwa Airlangga sangat berpengalaman di bidang ekonomi dan terbukti sangat berpengalaman mengawal ekonomi di Era Pemerintahan Joko Widodo," katanya.
Lebih jauh, menurut Idris Laena yang juga Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia, itu satu hal yang perlu diingat bahwa keputusan agar Airlangga Hartarto maju sebagai calon presiden atau wakil presiden diambil dalam Forum Rapimnas dan diperkuat dalam Forum Munas Golkar.
"Sehingga dikhawatirkan jika calon wakil presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju bukan Airlangga Hartarto, maka kader Partai Golkar tidak solid seratus persen mendukung. Saya kira, ini harus dipertimbangkan secara serius," tukasnya.