BANGKINANG (CAKAPLAH) - Mediasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan sengketa antara PT Ciliandra Perkasa dengan masyarakat Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar berjalan sukses.

Bupati Kampar mengatakan kesepatan yang dihasilkan diyakini tidak akan mengganggu investasi di Kabupaten Kampar namun juga membantu perekonomian masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kampar Azis Zaenal, kepada sejumlah wartawan dalam acara jumpa pers, Senin (20/11/2017).

Turut hadir Kapolres Kampar AKBP Deni Okvianto, Komandan Kodim  0313/KPR Letkol Inf Beni Setiyanto, Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, Wakil Komandan Batalyon 132/BS, Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, Sekda Kabupaten Kampar Yusri, Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kampar M Faisal dan anggota DPRD Kampar Fahmil, Kepala Desa Siabu, ninik mamak dan masyarakat Desa Siabu. Dari pihak PT Ciliandra Perkasa hadir Direktur Utama Hareanto Tananuludjono.

“Kita telah mengadakan pertemuan, berunding dan dialog serta berkali-kali. Saya mengadakan rapat internal bersama Forkopimda, wakil bupati, Sekda dan para kepala OPD, tidak ada satupun yang kita tutup-tutupi," tegasnya.

Kesepakatan yang dicapai antara PT Ciliandra Perkasa dengan Pemkab Kampar sebagai mediator tertuang dalam surat No.0204/SKB/04/XI/2017 dan No.525bid.up.p./2017/487 yang dibuat di Pekanbaru pada Selasa (14/11/2017). Pihak perusahaan diwakili oleh Direktur utama PT Ciliandra Perkasa Hareanto Tananuludjono sedangkan Pemkab Kampar diwakili oleh Ir H Bustan Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Kampar.

Dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa  PT Ciliandra Perkasa memiliki areal kebun yang belum memiliki HGU seluas 2845 Heaktar di Desa Siabu yang saat ini terjadi konflik dan dituntut oleh masyarakat Desa Siabu untuk dijadikan kebun pola KKPA dan membutuhkan pihak kedua untuk mengurus dan menyelesaikan antara pihak pertama dengan masyarakat Desa Siabu.

Dalam surat kesepakatan tersebut juga diterangkah bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan PT Ciliandra dengan masyarakat Desa Siabu untuk melakukan pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA untuk masyarakat Desa Siabu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pertama, PT Ciliandra Perkasa bersedia membangun kebun kelapa sawit seluas 600 Heaktar yang lokasinyanya diutamakan di sekitar desa Siabu, apabila tidak ada lahan di sekitar Desa Siabu maka akan di bangun di daerah lain namun tetap di daerah Kabupaten Kampar.

Kedua, bahwa biaya pembebasan lahan sampai dengan pembangunan lahan seluar 600 hektar dibiayai oleh PT Ciliandra Perkasa yang nantinya akan dibebankan kepada koperasi yang nantinya akan dibentuk oleh masyarakat Desa Siabu.

Ketiga, bahwa koperasi sebagai wadah anggota masyarakat Desa Siabu akan segera dibentuk dan dilanjutkan kerjasama dengan PT Ciliandra Perkasa dalam rangka pembangunan kebun kelapa sawit.

Keempat, selama masa pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA seluas 600 Hektar, PT Ciliandra Perkasa memberikan dana kompensasi kepada Desa Siabu sebasar Rp.500 juta setiap bulan, setiap akhir bulan terhitung bulan November 2017 sampai dengan pembangunan kebun baru KKPA selesai dan telah menghasilkan untuk diserahkan langsung kepada koperasi masyarakat Desa Siabu.

Kelima, bahwa apabila PT Ciliandra Perkasa dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun belum dapat menyerahkan kebun kelapa sawit pola KKPA seluas 600 Heaktar kepada masyarakat Desa Siabu maka PT Cilandra Perkasa bersedia menyerahkan lahan perkebunan yang ada, yang dimilikinya, yang belum HGU, dan kebun yang ada sekarang akan diserahkan kepada masyarakat Siabu dengan pola KKPA.

Keenam, Pemerintah Kabupaten Kampar akan memberikan izin perkebunan seluas 600 Heaktar kepada kepada koperasi masyarakat Desa Siabu sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketujuh, PT Ciliandra Perkasa memberikan CSR kepada Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2017 sebesar Rp1,2 Miliar yang dipergunakan untuk pembangunan Kabupaten Kampar.

Kedelapan, PT Ciliandra Perkasa bersedia membuka akses jalan dan membongkar portal yang ada di area perkebunannya, yang merupakan ruas jalan Bangkinang – Lipat Kain untuk kepentingan umum paling lambat 7  hari setelah kesepakatan ini ditandatangani demikian juga Pemerintah Kabupaten Kampar bersedia membongkar portal untuk membuka akses PT Ciliandra Perkasa melalui jalan Bangkinang dan Salo.

Dan kesembilan, Pemerintah Kabupaten Kampar akan menjaga keadaan kondusif untuk terlaksananya kegiatan usaha kebun kelapa sawit PT Ciliandra Perkasa di Desa Siabu dan tidak adanya tuntutan dalam bentuk apapun selama semua kesepakatan bersama telah dilaksanakan oleh PT Ciliandra Perkasa kecuali di tentukan oleh peraturan perundang-undangan lain.