JAKARTA (CAKAPLAH) - Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenko Polhukam) RI, Kamis (25/1/2018) mengundang Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menyelesaikan berbagai persoalan di negeri Serambi Mekkah tersebut. Diantaranya, membahas tindak lanjut penanganan konflik antara PT. Pertisa (PT. Ciliandra Perkasa) bersama masyarakat desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Dalam pertemuan di Ruang rapat Nakula Gedung Kemenko Polhukam RI itu juga membahas permasalahan Perambahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT Pertisa (PT. Ciliandra Perkasa)

Dipimpin oleh Deputi V/Kamtibmas Kemenko Polhukam RI Carlo B. Teu didampingi Asdep 4/V Kamtibmas Kemenko Polhukam RI Bambang Sugeng rapat tersebut mulai menunjukkan titik terang permasalahan dari konflik yang sudah belasan tahun berlangsung tersebut.

Pada kesempatan itu Bupati Kampar Azis Zaenal menjelaskan bagaimana konflik antara PT. Pertisa (PT Ciliandra Perkasa) dengan masyarakat Desa Siabu tersebut terjadi hingga Pemkab Kampar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kampar turun tangan sebagai Fasilitator sehingga tercapai kesepakatan antara antara kedua belah pihak melalui penandatanganan MoU.

Dari hasil yang telah dicapai tersebut Carlo B Teu memberikan apresiasi kepada Bupati Kampar yang mampu menyelesaikan permasalahan yang sudah berlarut-larut dan selesai hanya dalam waktu lebih kurang 2 bulan saja.

Namun tidak sampai disitu saja, berdasarkan berbagai masukan dari berbagai pihak yang mengikuti rapat tersebut maka ditindaklanjuti dengan kesepakatan yakni Kabareskrim Polri agar melaksanakan verifikasi dan identifikasi dokumen perizinan perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar terkait adanya dugaan pelanggaran hukum.

Seterusnya Bupati Kampar agar mendorong Tim Terpadu Kabupaten Kampar untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Serta Gubernur Riau mengefektifkan Tim Terpadu untuk menangani konflik yang bersumber dari pengelolaan SDA dan Lahan.

Paling lambat tanggal 2 Februari 2018, tindak lanjut rekomendasi diatas dapat dilaporkan kepada Deputi V/Kamtibmas Kemenko Polhukam RI.

Hadir dalam pertemuan ini Kabid 1-4/IV Kemenko Polhukam RI Jusmarizal, Kabid 2-4/V Kemenko Polhukam RI Herdi Pudjiono, Kasubbag Pertanahan & Perumahan Asdep Kemrisneg Saliman, Kajagung RI Masumah, PPA Arif M, JFU Dit Wasnas Polpum Syahrizani.

Selain itu Direktur Wasara Akbar Ali, Analis Pengaduan Masyarakat M. Rizki Novianto, Pasi Intel Rem 031 Wira Bima Bismark, Kakum Rem 031 Wira Bima Zulfadli SH, Kasi PUP BUN Undang Daya Alam, Dir Krimsus Polda Riau Gidion Amir S, LHK Arwin.

Sedangkan bupati Kampar membawa Kapolres Kampar AKBP Deni Okvianto SH. MH, Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang. Komandan Kodim 0313 /KPR, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar H Bustan, dan Kepala Dinas Perhubungan Hambali.