BANGKINANG (CAKAPLAH) - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kampar Muslim dan sejumlah kepala bidang diberondong sejumlah pertanyaan oleh Ketua dan anggota Komisi A DPRD Kampar yang menggelar hearing (rapat dengar pendapat) di gedung DPRD Kabupaten Kampar, Senin (4/3/2019).

Hearing ini digelar karena kekecewaan DPRD Kampar dan merespon keluhan masyarakat atas pelayanan yang jelek di Disdukcapil Kampar.

Hearing dipimpin Ketua Komisi A Repol, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kampar Yuli Akmal, Sekretaris Said Ahmad Kosasih dan sejumlah anggota Dwi Hadi Kasmon, H Syahrul Aidi Maazat, Hj Hermiati dan Maju Marpaung.

Dari Disdukcapil turut hadir Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIA) Supardi, Kabid Pendaftaran Penduduk Badri, Kabid Pencatatan Sipil Asril dan Kabid Inovasi Jamal Abduh.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kampar Repol mengatakan, bukan rahasia umum lagi bahwa masih ada oknum calo di Disdukcapil Kampar. Ia membeberkan salah satu bukti adanya permainan dalam mengurus dokumen kependudukan di Disdukcapil.

Wakil Ketua Komisi I Yuli Akmal mengungkapkan sejumlah problem yang sering terjadi dalam pelayanan hasil dari kajian Ombudsman RI diantaranya antrian, internet, listrik, sarana dan prasarana.

Anggota Komisi A Dwi Hadi Kasmon menyarankan agar Disdukcapil mencontoh sistem yang membuat masyarakat selaku konsumen merasa puas. Politisi Demokrat ini menyarankan Disdukcapil Kampar mencontoh pelayanan di daerah yang jauh lebih bagus dan harus jelas SOP (standar operasional prosedur)-nya.

"Kami melihat yang di Bogor, Kabupaten Tangerang luar biasa semangat birokrasi dan semangat customer satisfaction, kepuasan konsumennya," ujar Dwi.

Dwi minta Disdukcapil mengajukan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka perbaikan layanan dan dirinya siap untuk memperjuangkan.

Anggota Komisi I DPRD Kampar lainnya Hj Hermiyati menyoroti sikap staf di Disdukcapil yang tidak murah senyum dan tak jarang selalu cemberut.

"Seperti kita di sana harus mengajarkan murah senyum. Jangankan untuk senyum, kita minta waktu untuk bicara susah. Seluruh muaranya ke Kadisdukcapil," beber Hermiyati.

Ia juga membeberkan adanya blanko yang diperjualbelikan. "Ketika blanko bayar, diperjualbelikan itu mulus. Seolah olah terkoordinasi dengan baik dari calo, oknum Disdukcapil mulus sementara masyarakat yang butuh susah mendapatkan," ulas Hermiati.

Ia mengungkapkan curhat dari masyarakat Koto Kampar Hulu yang sampai meleleh air matanya karena sulitnya berurusan di Disdukcapil Kampar. "Kasihan yang jauh-jauh. Tolong diperhatikan juga," tegas politisi Golkar ini.

Anggota Komisi A dari Daerah Pemilihan Tapung Said Ahmad Kosasih juga mempertanyakan permainan calo dan permaina belakang di Disdukcapil Kampar. "Mulai antrean sudah ada calo," kata Said.

Menurutnya, calo masuk dari sistem seperti kekurangan persyaratan yang sepele, misalnya foto copy dari bahan. "Kami minta regulasi SOP itu. Setiap masyarakat yang hadir sudah ada yang mesti dipersiapkan," katanya.

"Kalau porsi antrian 200 hari itu disampaikan," imbuhnya. Ia juga menyoroti sikap staf Disdukcapil yang asik bermain game di saat masyarakat membutuhkan pelayanan.

Kepala Disdukcapil Kampar Muslim menjawab pertanyaan anggota dewan dari Komisi A mengaku tidak menafikan bahwa apa yang disampaikan Komisi A itu memang terjadi di dinas yang dipimpinnya. Namun dia berazam melakukan perubahan sejak ia dilantik September 2018 lalu.

"Apa yang disampaikan itu benar adanya," ungkap Muslim.

Ia menambahkan, pembenahan yang ingin dilakukan diantaranya pembenahan tata ruang kantor yang diajukan melalui APBD Perubahan 2018 namun jumlah yang didapatkan hanya Rp40 juta.

Ia menginginkan front office dan masyarakat tidak berjemur lagi dengan kendaraan. Kemudian aula dijadikan ruang operator pencetakan akte namun belum bisa dimanfaatkan karena belum ada pendingin ruangan.

Selain itu tata letak lainnya yang harapkan agar seseorang tidak lagi dengan leluasa masuk ke ruangan Kadis, Kabid atau Kasi. "Sekarang seperti pasar yang tak beraturan," ulasnya.

Muslim juga mengakui sudah ada SOP dalam melaksanakan pekerjaan. Jika tak ada kendala ia menjamin KK atau KTP bisa selesai dalam tiga hari. Namun keterbatasan blanko KTP, KK atau dokumen lain selalu terjadi karena jumlah blangko yang diminta ke pemerintah pusat tidak sesuai dengan yang dikabulkan.

Muslim mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat nasional, ke depan tandatangan dokumen kependudukan tidak harus tandatangan basah lagi tapi sudah tandatangan elektronik sehingga membuat penyelesaian pekerjaan semakin mudah dan cepat. "Mulai April seluruh Indonesia sudah terlaksana," katanya.

Terkait sikap pelayanan stafnya, setiap hari, setiap apel ia selalu mengingatkan, namun ia tak menampik itu pengaruh karakter seseorang. "Karakter orang kadang-kadang susah," ulasnya.

Terkait pembedaan pelayanan, ia mengatakan tak akan pernah membeda-bedakan pelayanan termasuk bahan yang dimasukkan anggota DPRD dan para calon legislatif.

"Seluruh bahan yang dimasukkan para caleg sesungguhnya membantu dinas daripada kami turun ke lapangan," katanya.

Mengenai tudingan masih adanya calo ia juga mengakuinya. "Dari kedai di depan mencalo. Saya sudah kerjasama dengan intel. Kemarin sudah terciduk satu.
Kalau memang ada oknum di dalam tolong diantisipasi, jangan ada kesempatan bermain. Kalau sudah ada OTT tak ada manisnya. Itu yang selalu saya ingatkan," beber Muslim.

Berkaitan lambannya pencetakan dokumen kependudukan, salah satu kendala adalah keterbatasan printer dan adanya printer yang rusak.