(CAKAPLAH) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengancam akan keluar dari kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) jika klaim rumah sakit di Gorontalo belum dilunasi.

Penegasan itu disampaikan Rusli Habibie saat menerima audiensi Deputi Direksi Wilayah Suluttenggomalut, Dasrial, di kediaman pribadi, Kota Gorontalo, seperti yang rilis Humas Pemprov Gorontalo, Jumat (27/9/2019).

“Saya katakan, kalau ini tidak diselesaikan dan berlarut-larut, maka saya akan menarik diri dari BPJS. Saya ajak bupati dan wali kota untuk ikut. Kami bikin sendiri dan tidak perlu terintegrasi dengan BPJS pusat,” imbuh dia.

Penegasan itu menurut Gubernur Rusli untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan operasional rumah sakit dan dokter di Gorontalo.

Ia tidak ingin masyarakat menjadi korban karena keterlambatan pembayaran BPJS. Di sisi lain, pemerintah provinsi rutin membayar iuran setiap bulan lebih kurang Rp 4,5 miliar.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyebutkan, saat ini BPJS masih menanggung hutang klaim di 15 rumah sakit se-Provinsi Gorontalo. Begitu juga dengan Puskesmas, klinik dan praktik dokter mandiri. Angkanya cukup banyak, yakni lebih kurang Rp 75 miliar.

“Yang jelas kita rutin membayar premi setiap bulan. Tahun ini hampir 200.000 orang yang kita tanggung. Tapi saya kaget, ternyata klaim BPJS untuk RS Ainun belum terbayar dari bulan April sampai Agustus kemarin,” imbuh dia.

Jika Pemprov Gorontalo dan enam kabupaten/kota jadi keluar, maka BPJS berpotensi kehilangan 361.154 orang peserta yang preminya dibayarkan melalui APBD setiap bulannya.

Rinciannya, 177.908 Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD provinsi senilai Rp 4.041.884.000 per bulan dan 183.245 PBI dari enam kabupaten/kota senilai Rp 4.214.635.000 per bulan.

“Saya ajukan salah satu solusinya begini, ini kan tagihan RS Ainun (RSUD provinsi) setiap bulan lebih kurang Rp 2 miliar, nah bagaimana kalau premi yang kita bayar ke BPJS Rp 4 miliar itu kita potong dulu, sisanya masuk BPJS. Ini contoh solusinya,” tambah mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Wilayah Suluttenggomalut, Dasrial menyebut, BPJS saat ini mengalami defisit pembiayaan. Iuran PBI yang dibayarkan oleh Pemda, pemerintah pusat dan iuran mandiri, tidak mampu menutupi semua klaim rumah sakit se-Indonesia. Hingga Agustus 2019, BPJS sudah membayar kliam hampir Rp 300 miliar di Provinsi Gorontalo.

Rinciannya, Rp 250 miliar untuk pembayaran klaim 15 rumah sakit pemerintah maupun swasta, serta Rp 50 miliar untuk pembayaran klaim Puskesmas, klinik dan tempat praktek dokter.

“Kami sampaikan ke Pak Gubernur itu pembiayaan yang sudah kami lakukan sampai bulan Agustus ini,” ucap Dasrial.

Dasrial mengapresiasi pemerintah Provinsi Gorontalo yang tepat waktu dalam membayar iuran peserta PBI. Menurutnya tidak banyak pemerintah yang membayar keikutsertaan masyarakatnya secara proporsional.

Pemprov Gorontalo, Pemkot Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, sudah melunasi iuran PBI hingga bulan Agustus 2019. Sisanya seperti Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato, sudah melunasi hingga bulan Juli, kecuali Kabupaten Boalemo, yang baru melunasi hingga bulan April 2019.

“Untuk pembayaran klaim kita terkendala oleh defisit atau cash flow. Itu terjadi di seluruh Indonesia. Pembayaran di Gorontalo sendiri tidak bisa kita pilah-pilah. Sebab, listing-nya, klaim yang masuk lebih awal mengajukan itu kita proses. Sesuai pengajuan dana secara nasional,” papar Dasrial.

“Kondisi ini terjadi di seluruh Indonesia. Tetapi untuk Gorontalo, saya sudah sampaikan bahwa untuk Gorontalo tertunda bayar itu sekitar Rp 75 miliar,” tambah dia.