BANGKINANG (CAKAPLAH) - Untuk mencegah penyebaran mata rantai virus corona (Covid-19), seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kampar diingatkan agar memiliki fasilitas yang mendukung agar jalannya protokol kesehatan.

Demikian dikatakan Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto pada pelaksanaan apel gabungan pertama setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketatanan baru atau new normal yang diikuti oleh pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar di halaman kantor Bupati Kampar, Senin (29/6/2020). Bupati Kampar bahkan akan melakukan pemantauan ke sejumlah OPD.

Bupati Kampar menyampaikan, sejak 5 Juni 2020 seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Kampar kembali bekerja di kantor dengan imbauan agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kepada Dinas Sosial Catur meminta untuk mendata dan melakukan pemetaan masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dan belum mendapatkan bantuan jaring pengamanan sosial dari pemerintah.

Selanjutnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) tahap II dan tahap III yang belum tersalurkan.

Kepada Dinas Kesehatan untuk selalu memantau dan melakukan penanganan secara dini terhadap orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan pasien positif Covid-19. Selain itu dinas yang dipimpin H Dedy Sambudi itu diminta mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana, peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, obat-obatan dan ruang isolasi untuk mengantisipasi lonjakan terdampak Covid-19

Selanjutnya kepada Dinas Perhubungan , Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satpol-PP diminta untuk mensosialisasikan dan memperhatikan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, serta memfungsikan posko-posko yang ada di pasar-pasar, batas wilayah dan tempat umum lainnya

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian diminta untuk terus melakukan sosialisasi melalui seluruh fasilitas yang ada, melalui spanduk, baliho, media massa maupun elektronik agar masyarakat memahami tentang bahaya dan cara mengatasi penyebaran covid-19

Berkaitan upaya percepatan rasionalisasi anggaran, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBD-P) 2020 dan RAPBD tahun anggaran 2021, baik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan menggali sumber-sumber penerimaan pajak yang baru

"Bapedda untuk melakukan percepatan penyusunan pergeseran anggaran, penyusunan RAPBD-P 2020 dan penyusunan RAPBD 2021," ujar Catur.

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Dinas Ketahanan Pangan diminta untuk memotivasi petani dalam peningkatan produksi pangan saat pandemi dan pasca pandemi covid-19.

Begitu juga dengan Dinas Pasar, Koperasi dan UMK, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar selalu mendorong peningkatan investasi serta melakukan pembinaan kepada usaha kecil dan menengah serta memberikan kemudahan kepada investor untuk berusaha di Kampar.

Dalam kesempatan ini Bupati Kampar juga mengapresiasi Sekretaris Daerah H Yusri dan seluruh OPD atas kinerja dan pencapaiannya sehingga pemerintah Kabupaten Kampar kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk keempat kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2019.

Dalam pelaksanaan apel juga dilakukan penyerahan santunan jaminan kematian atas nama Feri Irwandi. Ia merupakan tenaga non ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Penyerahan santunan ini dilakukan oleh Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto didampingi Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar Riau dan Kepri Pepen S Almas dan Kepala Kantor Cabang Perintis Kampar Bangkinang Dodi Pramana kepada ahli waris Yasmi Susanti sebesar Rp 42 juta.